jump to navigation

layanan ijin investasi satu atap belum seluruh kabupaten Desember 13, 2008

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , ,
trackback

Layanan Ijin Investasi Satu Atap Belum Seluruh Kabupaten
Kamis, 20 April 2006 17:39

Kapanlagi.com – Pelayanan satu atap dalam perizinan investasi di tingkat kabupaten, saat ini sudah dilaksanakan tetapi belum menyeluruh.

“Memang belum seluruh kabupaten melaksanakan kebijakan tersebut, perlu proses bertahap,” kata Direktur Eksekutif Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI), Syarifuddin Lubis dalam Forum Perdagangan dan Investasi 2006 di Jakarta, Kamis.

Dalam kaitan itu, menurut Syarifuddin, BKKSI mengembangkan program yang bisa mengadopsi praktek-praktek kebijakan investasi terbaik di suatu kabupaten untuk kemudian disebarkan di kabupaten-kabupaten lainnya.

Setidaknya sudah ada tiga kabupaten yang melaksanakan kegiatan layanan investasi terbaik diantaranya Sragen, Pare-Pare, dan Solok yang rencananya akan diinformasikan kepada daerah lain.

Menurutnya, hampir semua daerah ingin melaksanakan kebijakan satu atap untuk mengundang investasi sebanyak-sebanyak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya saja pelaksanaannya tidaklah mudah.

Diakuinya, saat ini masih timbul kebijakan investasi yang tumpang tindih antara pusat, provinsi, dan kabupaten, seharusnya sesuai Inpres percepatan investasi, hal tersebut tidak perlu terjadi karena masing-masing sudah memiliki tugas dan kewenangan.

“Sesuai otonomi daerah seharusnya kebijakan investasi berada ditingkat Kabupaten, sedangkan Provinsi sebagai pengawas, serta Pusat menyiapkan perangkat rambu-rambunya,” ucapnya.

Apalagi saat ini rambu-rambu investasi tidak jelas karena masing-masing departemen terkait juga merasa masih memiliki kewenangan untuk dibidang investasi, jelasnya lebih lanjut.

“Departemen seharusnya tidak memiliki kewenangan lagi, percayakan saja kepada daerah. Proyek sebenarnya tidak ada lagi ditangani departemen karena di daerah mereka tidak memiliki aparat, serta pelaksanaan diserahkan kepada dinas terkiat,” jelasnya.

Menyangkut masih banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang memberatkan investasi, menurut Syarifuddin, mungkin saja untuk dicabut tetapi harus ada kompensasinya juga bagi daerah tersebut.

“Perda itu diterbitkan untuk menghidupkan daerah tersebut karena membutuhkan dana, sehingga kalaupun ingin dicabut harus ada kompensasi bagi daerah tersebut dong,” ujarnya.

Diakuinya, pelaksanaan Perda itu memang tidak seragam di masing-masing daerah karena tergantung kepada kartakteristik daerah tersebut, namun yang jelas pemerintah kabupaten tidak ada yang berkeinginan menghambat investasi untuk itulah perlu informasi kepada seluruh investor agar tidak perlu khawatir dengan adanya Perda tersebut.

Sementara itu, Ketua Harian BKKSI yang juga Bupati Karanganyar, Rina Irianti dihadapan forum yang dihadiri sejumlah Duta Besar negara sahabat itu memberikan jaminan bahwa sistem satu atap sudah dimulai di beberapa Kabupaten dan diharapkan secara bertahap seluruhnya juga melaksanakan hal serupa.

“Kita akan terus menyederhanakan birokrasi dalam perizinan sehingga investor tidak dibebani proses yang berbelit-belit. Memang untuk waktunya masih belum seragam ada yang 15 hari, tetapi ada juga yang sudah lima hari bahkan tidak tertutup kemungkinan satu hari saja,” ujarnya. (*/rit)

sumber :
kapanlagi

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: