jump to navigation

izin tambang harus diawasi Desember 18, 2008

Posted by witart in regulasi.
Tags: , , , , ,
trackback

Izin Tambang Harus Diawasi
Freeport Indonesia Akan Patuhi Kontrak : Kamis, 18 Desember 2008 | 00:45 WIB

Jakarta, Kompas – Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dikhawatirkan tidak akan lebih baik di bawah undang-undang baru. Dorongan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya akan membuat pemerintah daerah mengeluarkan sebanyak mungkin izin pertambangan.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah, Rabu (17/12), mengemukakan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) mengandung sejumlah kelemahan mendasar.

”Pertama, meskipun bentuk perjanjian dan kontrak karya sudah dihapuskan, rezim cepat-jual murah tidak berakhir. Saat ini saja izin dan kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah sejak berlakunya otonomi sudah ribuan,” kata Siti.

Ia mencontohkan, di Kalimantan Selatan terdapat lebih dari 400 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan para bupati, sedangkan di Kalimantan Timur tercatat ada sekitar 120 kuasa pertambangan.

Pasal 7 dan 8 UU Minerba memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP).

Izin operasi produksi

Pemerintah provinsi berwenang memberikan IUP pada lintas wilayah kabupaten dan atau kota dan atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai.

Pemerintah kabupaten atau kota juga berwenang untuk mengeluarkan izin di wilayahnya atau wilayah laut sampai dengan 4 mil (6,4 kilometer).

IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perorangan. IUP untuk kegiatan eksplorasi untuk pertambangan mineral dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun dengan izin operasi produksi dapat diberikan paling lama 20 tahun. Masa operasi produksi bisa diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.

Kelemahan kedua, lanjut Siti, tidak ada rencana nasional yang jelas terkait penggunaan cadangan mineral dan batu bara yang dimiliki.

”Apakah sudah ada kejelasan berapa cadangan mineral yang dimiliki, berapa keperluan kita, sehingga jelas berapa banyak yang perlu ditambang. Dengan begitu, jelas juga berapa izin pertambangan yang perlu dikeluarkan,” ujar Siti.

Ia menilai tetap diperlukan pembatasan izin dan kejelasan sampai kapan izin pertambangan akan terus dikeluarkan. Siti mengingatkan bahwa sebagian besar potensi mineral dan tambang sudah dikapling-kapling melalui izin-izin kuasa pertambangan yang sebelumnya telah dikeluarkan.

Dalam kaitan dengan kelangsungan eksploitasi sumber daya alam itu pula, Jatam menilai UU Minerba menciptakan ruang terjadinya status quo apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi bahkan negosiasi ulang atas kontrak karya, pengusahaan karya pertambangan batu bara, ataupun kuasa pertambangan yang sudah ada.

”Di sinilah krusialnya ketentuan peralihan dalam pasal 169 butir a dan b yang bertentangan itu,” ungkap Siti.

Pasal 169a menyatakan, semua kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan yang telah ada tetap diberlakukan sampai jangka waktunya habis. Namun, butir b menyebutkan ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya harus disesuaikan dengan UU baru.

Sudah sesuai aspirasi

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro meminta agar UU Minerba dilihat secara komprehensif.

Purnomo mengatakan, sistem perizinan sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ia mencontohkan dengan sistem izin, pemerintah bisa mengontrol pemegang wilayah pertambangan.

Jika ada perusahaan pertambangan yang memegang satu wilayah tetapi tidak melakukan aktivitas apa pun, pemerintah bisa mengurangi luas wilayahnya.

”Dulu, hal ini tidak mungkin dilakukan saat masih berlaku kontrak karya sehingga perusahaan cenderung membiarkan sampai masa kontraknya berakhir,” ungkap Purnomo.

Ia mengatakan, tuntutan untuk menghentikan kontrak karya yang sudah ada sulit dilakukan. Alasannya, sudah banyak pengalaman Indonesia kalah dalam arbitrase karena tidak menghormati kontrak.

Selain itu, industri pertambangan Indonesia masih membutuhkan investasi dan teknologi dari luar. ”Banyak kontraktor yang kecewa karena mereka lebih senang berurusan dengan pemerintah dalam bentuk kontrak,” ujar Purnomo.

Jaminan kestabilan investasi dengan sistem perizinan termasuk hal yang menjadi perhatian utama investor. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai aturan peralihan dalam UU Minerba yang mewajibkan semua kontrak yang telah ada mengikuti aturan baru sebagai membingungkan.

Di satu sisi mengakui dan menghormati jangka waktu kontrak perjanjian, tetapi di sisi lain substansi kontrak harus disesuaikan dengan UU baru.

Aturan ini memaksa para pihak untuk mengubah kontrak. Ini berimplikasi negatif terhadap iklim investasi pertambangan Indonesia, terutama yang menyangkut kepastian.

Perhapi mengusulkan ketentuan peralihan tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan sektor pertambangan.

Sekretaris Perusahaan Rio Tinto Indonesia Budi Irianto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi isi UU Minerba secara komprehensif terkait rencana investasi yang akan dilakukan perusahaan tambang itu.

Rio Tinto sedang dalam proses mengajukan kontrak karya untuk pengelolaan tambang nikel di Lasamphala, Sulawesi Tengah. Sementara, bentuk kontrak karya sudah dihapus dari UU baru.

”Kami lebih memilih kontrak karya, tapi kami belum akan stop. Dengan adanya UU baru ini, kami akan review dulu untuk mempertimbangkan kepastian dengan sisi kelayakan ekonomi proyek,” ujar Budi.

Sementara itu, Juru Bicara PT Freeport Indonesia Mindo Pangaribuan mengatakan, perusahaan akan mematuhi kontrak karena pemerintah secara konsisten juga telah mengindikasikan akan menghormati semua kontrak yang berlaku. (DOT)

sumber:
kompasCetak

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: