jump to navigation

menertibkan rekening liar Desember 25, 2008

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
trackback

Melucuti dengan Tegas Semua Rekening Liar
Rabu, 24 Desember 2008 00:03 WIB

RUPANYA hebat benar sikap kepala batu banyak pejabat negara di negeri ini sehingga berani menolak membubarkan rekening liar. Itulah keras kepala yang menunjukkan perlawanan, tepatnya pembangkangan terhadap kemauan politik untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berulang kali mencanangkan agar rekening liar itu ditutup dan uangnya diserahkan ke kas negara. Menteri pun telah membentuk tim untuk menertibkan rekening liar itu.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pemegang rekening liar itu semakin keras kepala menolak menutup rekening liar yang dimilikinya. Banyak pejabat negara tetap bersikukuh mempertahankannya.

Sikap kepala batu itu tak bisa lagi dilunakkan dengan imbauan, juga tak mempan sekalipun telah dihunjam dengan kata-kata yang keras. Semua itu tak diindahkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kiranya telah sampai di tapal batas kesabaran dan kemudian mengambil langkah yang layak dipuji, yaitu menyerahkan urusan rekening liar tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jumlahnya luar biasa. Pada 18 Desember lalu, Tim Penertiban Rekening Departemen Keuangan telah menyerahkan 260 rekening liar senilai Rp314,223 miliar dan US$11,024 juta kepada KPK.
Pejabat di departemen dan lembaga negara memang tidak dibenarkan mengumpulkan pungutan bukan pajak tanpa menyetornya ke kas negara. Aturan mengenai hal itu sangat gamblang, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak.

Bila ada kepentingan membuat rekening untuk menampung dana anggaran pun, hal itu harus dilaporkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Menteri atau pemimpin lembaga dapat membuka rekening untuk penerimaan. Tetapi, itu hanya setelah mendapat persetujuan bendahara negara, yakni Menteri Keuangan, yang pada dasarnya merupakan chief financial officer Republik Indonesia.

Terkait dengan 260 rekening yang dilaporkan ke KPK, posisinya jelas, yaitu Menteri Keuangan tidak memberikan persetujuan, bahkan telah menginstruksikan agar rekening-rekening tersebut ditertibkan. Akan tetapi, pemilik rekening itu membandel, tepatnya keras kepala. Itu jelas tindakan yang meremehkan wibawa pemerintah dan sangat tegas merupakan pelecehan terhadap aturan negara.

Yang lebih memalukan ialah di antara rekening liar itu terdapat pula rekening yang dimiliki lembaga negara yang seharusnya sangat patuh kepada hukum.

Oleh karena itu, memang harus diambil langkah serius untuk menertibkannya. Jangan biarkan mereka berdalih, dengan alasan apa pun, lalu seenaknya menerima dan menggunakan uang negara. Semua uang negara mestinya masuk ke kas negara.

Dengan diserahkannya urusan rekening liar ke KPK, duduk perkara menjadi tajam masuk ke ranah pidana korupsi. Kita yakin KPK akan mengambil tindakan yang tangkas dan cepat seperti telah ditunjukkan lembaga tersebut selama ini, yakni segera memeriksa 260 rekening liar itu.

Kita dorong KPK untuk menjadikan rekening liar sebagai bukti untuk menyeret pejabat negara yang keras kepala itu sebagai pelaku korupsi.

Tindakan hukum perlu diambil agar pejabat publik jera mencari-cari celah untuk membuka rekening semaunya. Bila KPK turun tangan, publik percaya kepala batu itu akan meleleh.

sumber:
mediaIndonesia

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: