jump to navigation

pengawasan harus segencar di DPR Januari 2, 2009

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , , ,
trackback

Anggaran Kementerian Rawan
Pengawasan Harus Segencar di DPR
Jumat, 2 Januari 2009 | 00:21 WIB

Jakarta, Kompas – Anggaran di sejumlah kementerian dari sisi jumlah jauh lebih besar daripada di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, potensi penyimpangan pun cukup besar. Namun, pengawasan terhadap penggunaan anggaran di kementerian belum segencar yang terjadi di DPR.

Demikian hasil pengamatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang, anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dan Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam soal pengawasan anggaran dalam perbincangan dengan Kompas, Rabu (31/12).

Menurut Aritonang, semakin besar anggaran yang diterima, semakin besar pula potensi penyimpangannya. Oleh karena itu, dalam menentukan prioritas audit, BPK memerhatikan besaran anggaran, selain soal kaitannya pada hajat hidup orang banyak. Misalnya, anggaran di Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 hanya belasan triliun, tahun 2009 menjadi Rp 51,98 triliun. ”Saya termasuk yang khawatir,” ujarnya.

Sistem administrasi keuangan di departemen-departemen sudah berjalan lebih lama dan memiliki pengawas internal. Namun, berbagai penyimpangan tetap terjadi. Hal itu terbukti dari banyaknya kementerian yang hasil auditnya berstatus disclaimer, tidak dapat dinilai. ”Potensi penyimpangannya sama saja. Semuanya harus gencar diawasi seperti di DPR,” katanya.

Menurut Abdullah, pengawasan anggaran di kementerian belum segencar pada DPR. Dicontohkan, soal penggunaan anggaran pengadaan laptop di DPR banyak mendapat sorotan publik. Namun, soal pemberian berbagai tunjangan dan fasilitas yang ada di departemen-departemen tidak menjadi polemik.

Hasil audit BPK yang menunjukkan bahwa banyak pengelolaan anggaran di departemen berstatus disclaimer, menurutnya, merupakan bukti masih buruknya pengelolaan keuangan di kementerian atau lembaga. Sistem keuangan di kementerian juga jauh lebih tertutup ketimbang di DPR.

”Keterbukaan pembahasan anggaran menjadi pintu masuk untuk membedah penyelewengan anggaran,” tuturnya.

Modus penyimpangan

Arif Nur Alam juga menegaskan, pengelolaan anggaran di kementerian sangat rawan korupsi. Dicontohkan, soal anggaran pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia berupa beasiswa pendidikan S-2, S-3, atau pelatihan.

”Modusnya diberikan kepada keluarga elite tertentu. Alokasi pengadaan barang dan jasa juga dikuasai perusahaan keluarga atau kroni pejabat. Belum lagi pemotongan atau penangguhan gaji atau honor pendidik serta pendataan penerima anggaran,” ujarnya.

Penyimpangan anggaran di kementerian ini, menurut Arif, sesungguhnya telah banyak disorot BPK. Problemnya, DPR atau komisi-komisi di DPR, sebagai mitra kerja dari kementerian, belum maksimal melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja. ”Di sisi lain KPK atau aparat lain belum fokus (soal ini) secara seimbang,” katanya. (SUT)

sumber:
kompasCetak

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: