jump to navigation

perlu reformasi birokrasi Januari 6, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
trackback

Gaji para PNS berasal dari pajak rakyat banyak. Sebaiknya, aktivitas dan tugas PNS, tidak hanya peneliti, harus bisa dipertanggung-jawabkan.

Perlu Reformasi Birokrasi
PENELITI : Selasa, 6 Januari 2009 | 00:45 WIB

Jakarta, Kompas – Untuk menertibkan para peneliti yang terkadang mangkir dari tugasnya, dibutuhkan reformasi birokrasi. Namun, reformasi birokrasi itu hendaknya diiringi perbaikan remunerasi untuk pegawai.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Tatang Taufik, Minggu (4/1), mengatakan, reformasi birokrasi yang akan dijalankan di lembaga riset, khususnya di BPPT, hendaknya diiringi perbaikan remunerasi bagi pegawai sesuai beban dan prestasi kerjanya.

Problem pokok yang dihadapi pegawai yang mangkir antara lain karena mereka menganggap pekerjaannya tidak sesuai dengan ”minat”. Karena itu, solusi yang mungkin ditawarkan adalah memutasinya ke lembaga atau instansi pemerintah lain yang dinilai sesuai minat, termasuk ke pemerintah daerah, tentunya apabila tersedia formasi dan sepersetujuan kedua pihak.

Pilihan selanjutnya adalah menawarkan ”cuti di luar tanggungan negara” untuk mereka yang memenuhi persyaratan dan berlaku ketentuan peraturan perundangan bagi yang bersangkutan atas hal ini.

Alternatif lain adalah menawarkan pensiun dini bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan.

Atau, mereka difasilitasi untuk bekerja di organisasi nonpemerintah yang diminatinya dan mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat.

”Apabila alternatif itu tidak dapat diterapkan dan pegawai bersangkutan tetap tidak menaati tugasnya, jalan terakhir adalah proses pemberhentian dengan tidak hormat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Tatang. (YUN)

sumber:
kompasCetak

Iklan

Komentar»

1. Abdee - Januari 6, 2009

Saya setuju, Kehadiran memang salah satu unsur penting.

2. dhiegha - Juni 13, 2009

maaf, saya mau tana, tentang reformasi birokrasi PNS,,,,apakah yang perlu di reformasi dan dalam hal apa?trimakasih………

Yang perlu direformasi banyak… di antaranya :
1. Kehadiran PNS..
2. Produktivitas untuk setiap kehadiran PNS… apa yang dihasilkan dengan kehadiran seorang PNS ? Berapa banyak pekerjaan yang ditunda, sehingga menunggu menjadi tumpukan yang tinggi ?
3. Visi, Misi, Strategi dan Sasaran suatu instansi pemerintah apakah sudah dipahami PNS-nya ? Apakah tugas yang dijalankan oleh PNS searah atau sejalan dengan Visi, Misi, STrategi dan Sasaran itu ? Apakah pendelegasian wewenang diikuti dengan Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang tepat ?
4. Apakah rekruitmennya sesuai dengan kebutuhan mertua (keluarga) atau sesuai kebutuhan instansi yang bersangkutan ?
5. Seberapa banyak penghargaan bagi PNS yang “diambil” atau di-klaim sebagai prestasi atasannya ?
6. Integrasi atau kerjasama antar instansi, sering dijegal dengan muncul-nya raja-raja kecil yang notabene PNS… Walau hal itu sudah berulang kali “didobrak” melalui pidato upacara tujuhbelasan…

🙂

masih banyak lagi, tanyakan pada PNS yang serius bekerja, kalau pun masih ada…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: