jump to navigation

Coret Studi Banding dan Pembelian Mobil Dinas Januari 7, 2009

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , ,
add a comment

kok ya masih ada yang kepala batu memboroskan APBD untuk membeli mobil dan melakukan studiiiiiiiiiii

Coret Studi Banding dan Pembelian Mobil Dinas
Anggaran : Selasa, 6 Januari 2009 | 15:17 WIB

Bandung, Kompas – Demi efisiensi, Pemerintah Kota Bandung mencoret program kerja yang dianggap tak penting, termasuk studi banding ke luar negeri, seminar, pembelian mobil dinas, pembelian baju seragam pegawai, dan penelitian. Namun, langkah ini belum menolong APBD Kota Bandung dari defisit anggaran yang ditaksir mencapai Rp 200 miliar.

Hal itu diakui Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi di gedung DPRD Kota Bandung, Senin (5/1). “Meski kami sudah berupaya mengurangi belanja, APBD Kota Bandung 2009 masih defisit Rp 200 miliar,” katanya.

Ia mengungkapkan, pendapatan dalam APBD 2009 dipatok Rp 2,1 triliun, sementara pengeluaran mencapai Rp 2,3 triliun. Ditambah dengan bantuan dana dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan peningkatan pendapatan asli daeerah, defisit APBD tinggal Rp 200 miliar. “Defisit yang awalnya Rp 800 miliar bisa ditekan maksimal sampai Rp 200 miliar.

Menurut Edi, tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang awalnya Rp 150 miliar juga dipotong sehingga tinggal Rp 50 miliar. Pencoretan dan pengurangan beberapa mata anggaran ini diasumsikan mampu menghemat hingga Rp 250 miliar.

“Inilah defisit terbesar sepanjang sejarah (Kota Bandung)” kata Edi seraya menegaskan perlunya penghematan.

Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung Prijo Soebiandono mengatakan, dinas yang dipimpinnya ikut terimbas efisiensi anggaran. Dana asuransi bagi pemadam kebakaran Rp 250 juta dihapus. Padahal, dana asuransi ini sangat penting mengingat tingginya risiko petugas pemadam kebakaran.

Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung, Endrizal Nazar, menilai, efisiensi yang dilakukan Pemkot Bandung belum maksimal. Sebab, terdapat beberapa mata anggaran yang perlu dikaji ulang mengingat besarnya berlebihan.

Dana bantuan sosial Rp 42 miliar semestinya dapat dikurangi. Begitu juga dengan dana hibah yang mencapai Rp 59 miliar.

Selain itu, kata Endrizal, dana proyek stadion berskala internasional di Gedebage seharusnya juga tidak dialokasikan Rp 100 miliar untuk tahun ini. Sebab, tahun ini Pemprov Jabar sudah membantu Rp 125 miliar. Proyek ini membutuhkan Rp 623 miliar dan dianggarkan dalam tahun jamak. “Tahun ini cukup dianggarkan Rp 50 miliar. Sisanya bisa dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya sesuai kondisi keuangan Pemkot Bandung,” ujar Endrizal.

“Kami akan terus berupaya agar defisit ini bisa diatasi. Semoga pendapatan Kota Bandung bisa meningkat,” tutur Edi diplomatis.

Sampai saat ini, APBD Kota Bandung 2009 belum disahkan karena penghitungan ulang akibat defisit tersebut. Edi berjanji ini tidak akan memengaruhi kinerja Pemkot Bandung. “Tanggal 9 Januari APBD sudah disahkan,” katanya. (MHF)

sumber:
kompasCetak

e-Procurement Sumatra Utara Januari 7, 2009

Posted by witart in tauladan, teknologi.
Tags: , , ,
add a comment

Rp 650 Juta untuk “E-Procurement”
PENGADAAN : Rabu, 7 Januari 2009 | 03:00 WIB

Medan, Kompas – Niat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mewujudkan proses lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement sudah bulat. Bulan Januari ini menjadi akhir persiapan pengelola hingga sarana dan prasarananya.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyiapkan dana sebesar Rp 650 juta untuk membeli perangkat keras dan lunak sistem lelang elektronik tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara RE Nainggolan mengungkapkan, pada bulan Februari nanti semua proses lelang elektronik sudah harus bisa berjalan (on going). Bulan Januari ini adalah masa persiapan terakhir sebelum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah mendata proses pengadaan barang yang harus melalui lelang elektronik.

”Untuk tahap pertama ini mungkin ada didata beberapa pekerjaan di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang pengadaannya melalui lelang elektronik. Tahap ini yang bisa melalui lelang elektronik baru pengadaan barang, sementara untuk proyek fisik (jasa) kami butuh persiapan lebih lama lagi,” ujar Nainggolan.

Dia mengungkapkan, butuh waktu hingga lima tahun ke depan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa menerapkan e-procurement terhadap semua jenis pengadaan barang dan jasa.

Gedung disiapkan

Menurut Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Busral Manan, untuk tempat beroperasinya seluruh pekerjaan e-procurement, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan gedung di sayap kanan kantor lama gubernur. Gedung ini berada di depan kompleks Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan. (BIL)

sumber:
kompasCetak

rekening Dephukham dilaporkan Januari 3, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi, tauladan.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : peran data dan informasi

PENERTIBAN ANGGARAN
Rekening Dephukham Dilaporkan
Sabtu, 3 Januari 2009 | 02:06 WIB

Jakarta, Kompas – Salah satu rekening Departemen Hukum dan HAM yang terkait Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa milik Hendra Rahardja dilaporkan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian, yang merangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Laporan disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi di Departemen Keuangan, Rabu (31/12) lalu. Rekening yang dilaporkan merupakan salah satu contoh rekening yang ditutup Dephukham, tetapi baru sebagian kecil dananya yang disetorkan ke Kantor Kas Negara.

(lebih…)

pengawasan harus segencar di DPR Januari 2, 2009

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , , ,
add a comment

Anggaran Kementerian Rawan
Pengawasan Harus Segencar di DPR
Jumat, 2 Januari 2009 | 00:21 WIB

Jakarta, Kompas – Anggaran di sejumlah kementerian dari sisi jumlah jauh lebih besar daripada di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, potensi penyimpangan pun cukup besar. Namun, pengawasan terhadap penggunaan anggaran di kementerian belum segencar yang terjadi di DPR.

Demikian hasil pengamatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang, anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dan Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam soal pengawasan anggaran dalam perbincangan dengan Kompas, Rabu (31/12).

Menurut Aritonang, semakin besar anggaran yang diterima, semakin besar pula potensi penyimpangannya. Oleh karena itu, dalam menentukan prioritas audit, BPK memerhatikan besaran anggaran, selain soal kaitannya pada hajat hidup orang banyak. Misalnya, anggaran di Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 hanya belasan triliun, tahun 2009 menjadi Rp 51,98 triliun. ”Saya termasuk yang khawatir,” ujarnya.

Sistem administrasi keuangan di departemen-departemen sudah berjalan lebih lama dan memiliki pengawas internal. Namun, berbagai penyimpangan tetap terjadi. Hal itu terbukti dari banyaknya kementerian yang hasil auditnya berstatus disclaimer, tidak dapat dinilai. ”Potensi penyimpangannya sama saja. Semuanya harus gencar diawasi seperti di DPR,” katanya.

Menurut Abdullah, pengawasan anggaran di kementerian belum segencar pada DPR. Dicontohkan, soal penggunaan anggaran pengadaan laptop di DPR banyak mendapat sorotan publik. Namun, soal pemberian berbagai tunjangan dan fasilitas yang ada di departemen-departemen tidak menjadi polemik.

Hasil audit BPK yang menunjukkan bahwa banyak pengelolaan anggaran di departemen berstatus disclaimer, menurutnya, merupakan bukti masih buruknya pengelolaan keuangan di kementerian atau lembaga. Sistem keuangan di kementerian juga jauh lebih tertutup ketimbang di DPR.

”Keterbukaan pembahasan anggaran menjadi pintu masuk untuk membedah penyelewengan anggaran,” tuturnya.

Modus penyimpangan

Arif Nur Alam juga menegaskan, pengelolaan anggaran di kementerian sangat rawan korupsi. Dicontohkan, soal anggaran pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia berupa beasiswa pendidikan S-2, S-3, atau pelatihan.

”Modusnya diberikan kepada keluarga elite tertentu. Alokasi pengadaan barang dan jasa juga dikuasai perusahaan keluarga atau kroni pejabat. Belum lagi pemotongan atau penangguhan gaji atau honor pendidik serta pendataan penerima anggaran,” ujarnya.

Penyimpangan anggaran di kementerian ini, menurut Arif, sesungguhnya telah banyak disorot BPK. Problemnya, DPR atau komisi-komisi di DPR, sebagai mitra kerja dari kementerian, belum maksimal melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja. ”Di sisi lain KPK atau aparat lain belum fokus (soal ini) secara seimbang,” katanya. (SUT)

sumber:
kompasCetak

harga BBM diragukan Desember 16, 2008

Posted by witart in tauladan.
Tags: , ,
add a comment

tematik : energi vs karakter

Harga BBM Diragukan
Pemerintah Diminta Terbuka Menyampaikan Perhitungan
Selasa, 16 Desember 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah diminta untuk menyosialisasikan hitungan penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi agar tidak terjadi simpang siur pendapat yang menyesatkan. Berdasarkan perhitungan berbagai pihak, pemerintah sebenarnya menikmati keuntungan dari harga premium dan solar saat ini.

Hal itu disampaikan Komisi VII DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Senin (15/12).

Pemerintah secara mendadak mengumumkan penurunan harga premium dan solar per 15 Desember 2008 hanya selang dua minggu setelah pemerintah menurunkan harga premium.

Pada 1 Desember, harga premium turun dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Tanggal 15 Desember turun lagi menjadi Rp 5.000 per liter.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Tjatur Sapto Edy, menghitung, pemerintah mengantongi keuntungan Rp 570 miliar dari penjualan premium subsidi sepanjang November lalu.

Perhitungan itu didasarkan pada harga keekonomian sebenarnya premium pada bulan itu Rp 4.675 per liter atau ada selisih Rp 782 per liter dengan harga jual eceran premium yang pada waktu itu ditetapkan Rp 5.500 per liter.

Potensi keuntungan pemerintah dari selisih harga jual premium ke masyarakat pada bulan Desember 2008-Januari 2009 diperkirakan jauh lebih besar.

Dengan rata-rata harga mean of platts Singapore (MOPS) premium yang menjadi acuan 91,87 sen dollar AS per galon, harga keekonomian bensin sebenarnya hanya Rp 4.250 per liter.

Dengan perkiraan konsumsi premium selama satu bulan 1,62 juta kiloliter, pada harga jual Rp 5.000 per liter, negara mengantongi keuntungan Rp 1,944 triliun. ”Premium itu masih termasuk dalam bahan bakar tertentu yang masuk subsidi. Kalau begini caranya, kan sama saja pemerintah sekadar jualan. Apa iya dibenarkan?” ujar Tjatur.

Gugatan atas penetapan harga BBM juga disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai oposisi ini menangkap ada ketidakjujuran dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam keputusan untuk menurunkan harga premium dari Rp 5.500 menjadi Rp 5.000 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 4.800 per liter.

Berdasarkan data yang diperoleh Fraksi PDI-P dari berbagai sumber, termasuk Pertamina, harga premium seharusnya dapat ditekan hingga Rp 3.570 per liter. ”Kok tega-teganya pemerintah mengambil keuntungan di tengah kondisi masyarakat yang sulit,” kata Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo dalam konferensi pers di Gedung DPR, kemarin.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan, pada posisi harga minyak mentah Indonesia 40 dollar AS per barel dan harga premium Rp 5.000 per liter, pemerintah bakal menikmati surplus dari penjualan BBM bersubsidi Rp 8 triliun. ”Bahkan, kalau harga premium dikembalikan ke Rp 4.500 per liter, dalam kondisi harga minyak sekarang ini pun pemerintah masih mengantongi keuntungan Rp 270 miliar,” kata Suharso.

Ia menilai apabila pemerintah mau terbuka dengan perhitungan harga BBM, hal itu akan lebih baik untuk masyarakat. ”Kalau hitungan itu terbuka, kan, bagus. Jadi kami bisa mengerti kalau ada penghematan yang bisa dialokasikan untuk pos lain atau ada pertimbangan lain pemerintah dalam menetapkan harga. Pengusaha SPBU juga bisa membuat perkiraan untuk menghindari kerugian,” paparnya.

Pertimbangan pemerintah

(lebih…)

pelayanan satu pintu di Jembrana Desember 13, 2008

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Jembrana

Situasi sebelum inisiatif
Kondisi pemberian pelayanan pada masyarakat dan kalangan investor di Kabupaten Jembrana sebelum tahun 2003 dirasakan cukup memprihatinkan. Sistem pelayanan yang diberikan membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak luput dari praktek pungutan liar, sehingga menimbulkan kesan terjadinya diskriminasi pelayanan.

Banyaknya meja yang harus dilalui untuk proses satu perijinan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat dan kalangan investor. Hal ini pada akhirnya bermuara pada tidak adanya kepastian waktu dan biaya dalam penyelesaian pangurusan perijinan.

Selain itu, karena kurangnya sosialisasi pengurusan ijin masyarakat setempat kurang memahami prosedur pengajuan segala bentuk perijinan. Hal ini berdampak pada rendahnya pengurusan perijinan oleh masyarakat.

Akibatnya tingkat pencapaian potensi penerimaan Daerah dari sector pajak dan retribusi daerah menurun.

(lebih…)

layanan ijin investasi satu atap belum seluruh kabupaten Desember 13, 2008

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , ,
add a comment

Layanan Ijin Investasi Satu Atap Belum Seluruh Kabupaten
Kamis, 20 April 2006 17:39

Kapanlagi.com – Pelayanan satu atap dalam perizinan investasi di tingkat kabupaten, saat ini sudah dilaksanakan tetapi belum menyeluruh.

“Memang belum seluruh kabupaten melaksanakan kebijakan tersebut, perlu proses bertahap,” kata Direktur Eksekutif Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI), Syarifuddin Lubis dalam Forum Perdagangan dan Investasi 2006 di Jakarta, Kamis.

Dalam kaitan itu, menurut Syarifuddin, BKKSI mengembangkan program yang bisa mengadopsi praktek-praktek kebijakan investasi terbaik di suatu kabupaten untuk kemudian disebarkan di kabupaten-kabupaten lainnya.

(lebih…)

bikin KTP hanya satu menit Desember 13, 2008

Posted by witart in tauladan.
Tags: , , ,
add a comment

Di Sragen, Bikin KTP hanya Satu Menit
Endonesia, Rabu, 24-September-2008, 15:12:58

Semarang, Kominfo Newsroom -– Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sragen (22/9) lalu, tertarik dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya butuh waktu satu menit.

Dengan antusias, orang nomor satu di Jawa Tengah itu langsung menuju ke ruang pembuatan kartu identitas di Badan Pelayanan Terpadu (BPT).

Gubernur langsung duduk di depan kamera untuk difoto dengan sistem komputerisasi. Dalam sekejap, fotonya sudah bisa dicetak di KTP yang memuat pula data-data pribadi. “Weh, kok iso cepet yo? (Wah kok bisa cepat ya?),” kata Bibit Waluyo.

(lebih…)

ganti karpet dan pencantuman label pohon Desember 13, 2008

Posted by witart in tauladan.
Tags: , , , , ,
add a comment

Istana Ganti Karpet dan Pohon-pohon Diberi Nama
Sabtu, 13 Desember 2008 | 06:23 WIB

Di jajaran birokrasi pemerintahan, sudah lama ada kebiasaan di akhir tahun anggaran membuat proyek ”baru” dan sifatnya dadakan. Proyek ”baru” tersebut sering dituding sebagai cara ramai-ramai birokrasi ”menghabisi” sisa anggaran departemen supaya seluruh anggarannya bisa terserap dan tahun depan bisa mengajukan yang lebih besar lagi.

Di Istana Negara dan Istana Merdeka, penggantian karpet merahnya oleh pengelola Rumah Tangga Istana baru-baru ini sempat dituduh melakukan kebiasaan tersebut.

Di Istana Wakil Presiden juga ada tuduhan sejenis. Pasalnya, tiba-tiba semua pohon dan tanaman besar di halaman Istana Wapres ditempeli papan nama yang bertuliskan nama jenis pohon. Padahal, sebelumnya pohon dan tanaman itu tak bernama. Seorang staf di Istana Wapres sempat berkomentar, ”proyek” kecil-kecilan itu untuk menghabiskan anggaran Sekretariat Wapres yang masih tersisa.

Membantah

Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Achmad Rusdi membantah. ”Penggantian karpet itu sudah kami rencanakan setahun lalu, bukan untuk menghabiskan anggaran akhir tahun,” ujarnya, seraya menyebut karpet merah itu belum diganti sejak Presiden Megawati Soekarnoputri.

Deputi Seswapres Bidang Administrasi Henry Sulistyo mengatakan, ”Pembuatan papan nama pohon itu sudah direncanakan lama, namun realisasinya baru sekarang. Tidak benar sekadar menghabiskan anggaran.”

Diakui Henry, pembuatan sekitar 100 papan nama itu nilainya di bawah Rp 50 juta.

Namun, di mata Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Hekinus Manao, kecenderungan sejumlah birokrasi pemerintah menghabiskan dana di akhir tahun anggaran sudah lama menjadi keprihatinannya.

Sumber :
kompasCom