jump to navigation

Rp 207,95 miliar diselewengkan Januari 6, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Pemakaian DAK Amburadul
Desentralisasi : Selasa, 6 Januari 2009 | 00:52 WIB

Jakarta, Kompas – Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menunjukkan dana alokasi khusus sebesar Rp 207,95 miliar diselewengkan sepanjang tahun 2007. Ini adalah ekses negatif dari kecenderungan penyerahan kewenangan keuangan dari pusat ke daerah.

”Ini berkembang di tengah kecenderungan adanya penyerahan kewenangan fiskal ke daerah dan kecenderungan menguatnya legislatif di daerah. Ini menunjukkan adanya peningkatan temuan yang bisa mengarah ke TPK (tindak pidana korupsi),” ujar Kepala BPKP Didi Widayadi di Jakarta, Senin (5/1).

Pengawasan BPKP atas dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2007 dilakukan terhadap 373 pemerintah daerah dari total 434 pemda yang memperoleh DAK senilai Rp 17,1 triliun. Hasil pengawasan BPKP secara uji petik menunjukkan adanya penyimpangan DAK senilai Rp 207,93 miliar pada 133 pemda.

Di luar itu, BPKP mencatat adanya pengajuan kurang bayar DAK serta Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL) senilai Rp 530,4 miliar. Dari nilai tersebut, jumlah yang kembali ke kas negara mencapai Rp 63,01 miliar.

Pengamat Perimbangan Keuangan Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, penyebab utama terjadinya penyimpangan DAK adalah kelambatan daerah dalam menyerap DAK. Akibatnya, dalam kondisi terburu-buru, daerah sering mengalihkan penggunaan DAK dari rencana semula ke rekening yang tidak seharusnya.

”Perbaikan harus datang dari kesungguhan dan perencanaan matang daerah dalam memanfaatkan DAK sejak awal tahun anggaran,” katanya. (oin)

sumber:
kompasCetak

Iklan

perlu reformasi birokrasi Januari 6, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
2 comments

Gaji para PNS berasal dari pajak rakyat banyak. Sebaiknya, aktivitas dan tugas PNS, tidak hanya peneliti, harus bisa dipertanggung-jawabkan.

Perlu Reformasi Birokrasi
PENELITI : Selasa, 6 Januari 2009 | 00:45 WIB

Jakarta, Kompas – Untuk menertibkan para peneliti yang terkadang mangkir dari tugasnya, dibutuhkan reformasi birokrasi. Namun, reformasi birokrasi itu hendaknya diiringi perbaikan remunerasi untuk pegawai.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Tatang Taufik, Minggu (4/1), mengatakan, reformasi birokrasi yang akan dijalankan di lembaga riset, khususnya di BPPT, hendaknya diiringi perbaikan remunerasi bagi pegawai sesuai beban dan prestasi kerjanya.

Problem pokok yang dihadapi pegawai yang mangkir antara lain karena mereka menganggap pekerjaannya tidak sesuai dengan ”minat”. Karena itu, solusi yang mungkin ditawarkan adalah memutasinya ke lembaga atau instansi pemerintah lain yang dinilai sesuai minat, termasuk ke pemerintah daerah, tentunya apabila tersedia formasi dan sepersetujuan kedua pihak.

Pilihan selanjutnya adalah menawarkan ”cuti di luar tanggungan negara” untuk mereka yang memenuhi persyaratan dan berlaku ketentuan peraturan perundangan bagi yang bersangkutan atas hal ini.

Alternatif lain adalah menawarkan pensiun dini bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan.

Atau, mereka difasilitasi untuk bekerja di organisasi nonpemerintah yang diminatinya dan mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat.

”Apabila alternatif itu tidak dapat diterapkan dan pegawai bersangkutan tetap tidak menaati tugasnya, jalan terakhir adalah proses pemberhentian dengan tidak hormat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Tatang. (YUN)

sumber:
kompasCetak

KPK ingin masyarakat laporkan gratifikasi pejabat Januari 5, 2009

Posted by witart in contoh buruk, gratifikasi.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

KPK Ingin Masyarakat Laporkan Gratifikasi Pejabat Seperti di AS
Rachmadin Ismail – detikNews : Senin, 05/01/2009 17:58 WIB

Jakarta – Menteri luar negeri AS Condolezza Rice dan Presiden AS George Walker Bush merupakan pejabat publik AS yang paling banyak dilaporkan oleh warganya menerima gratifikasi atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

Melihat hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama.

“Masyarakat pun boleh melaporkan adanya penerima gratifikasi yang diterima oleh pejabat tertentu. Kalau di Amerika, masyarakat juga bisa melaporkan ada indikasi gratifikasi,” ujar wakil ketua KPK Muhammad Jasin di Gedung KPK, JL HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2009).

Jasin juga kembali mengingatkan semua pejabat negara dilarang menerima segala bentuk pemberian yang terkait dengan tugas atau pekerjaan atau jabatannya. Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Pegawai negeri yang wajib melaporkan gratifikasi terdiri dari unsur pemerintahan, termasuk presiden,” imbuhnya.

Kewajiban lapor tersebut mulai berlaku selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi. Baru kemudian pimpinan KPK akan menetapkan status kepemilikan bingkisan atau pemberian lainnya tersebut. (mad/gah)

sumber:
detikNews

kerusakan situs majapahit sudah parah Januari 5, 2009

Posted by witart in contoh buruk.
Tags: , , ,
2 comments

Link : kerusakan-situs-akan-direhabilitasi

Pemberi Informasi Mendadak Dimutasi
Kerusakan Situs Majapahit Sudah Parah
Senin, 5 Januari 2009 | 00:46 WIB

Mojokerto, Kompas – Endro Waluyo, Kepala Subkelompok Registrasi di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, secara mendadak dipindahtugaskan ke Museum Trinil di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Alasan pemindahan itu karena Endro dianggap telah membocorkan informasi tentang pembangunan Pusat Informasi Majapahit kepada dunia luar.

respon heptaDesain :

o. desain trowulan
o. kronologiPIM

respon polri :

Pengelola Wajib Laporkan Kerusakan
Situs Trowulan : Rabu, 7 Januari 2009 | 00:20 WIB

Jakarta, Kompas – Pihak pengelola situs sejarah atau kawasan cagar budaya wajib melaporkan kepada polisi jika terjadi perusakan. Meski demikian, jika pengelola tidak melapor, polisi dapat langsung memproses perkara tersebut secara hukum tanpa menunggu pengaduan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Senin (5/1). Seperti diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 9, 28, dan 29 mengamanatkan setiap orang wajib melaporkan peristiwa kerusakan atau hilangnya benda cagar budaya kepada pemerintah selambat-lambatnya 14 hari sejak diketahui rusak atau hilang. Jika tidak melapor, hal itu merupakan tindak pidana pelanggaran.

sumber

respon pemerintah :

Menbudpar: Pusat Informasi Majapahit Akan Didesain Ulang

JAKARTA, SENIN – Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Minggu (4/1) malam, mengaku telah menghentikan sementara proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit yang dibangun di atas situs bersejarah Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Penghentian sementara itu dilakukan untuk menghindari pro dan kontra pembangunan proyek mega Taman Majapahit.

sumber

Endro Waluyo yang dihubungi melalui telepon pekan lalu mengatakan, ia pasrah dengan keputusan atasannya tersebut. ”SK pemindahan sudah saya terima dan saya siap melaksanakan tugas di tempat baru meski harus pindah 140 kilometer jauhnya dari rumah secara tiba-tiba,” ujar Endro.

Menurut Endro, surat keputusan (SK) tersebut disampaikan pada Selasa (31/12) dan sudah efektif berlaku Senin ini. Artinya, hari ini Endro telah mulai bertugas di Museum Trinil di Kabupaten Ngawi.

”Alasan pemindahan saya disampaikan di depan banyak orang saat apel pagi. Bahkan, banyak masalah pribadi dibeberkan di hadapan banyak orang, tetapi saya terima saja karena saya yakin yang saya lakukan tidak salah,” ujarnya.

Pembangunan

Pemindahan Endro ini berkaitan dengan merebaknya polemik di sekitar pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di atas lahan situs purbakala Segaran III dan IV di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pembangunan PIM, yang merupakan tahap awal dari pembangunan Majapahit Park, itu dilakukan sejak 22 November 2008 dan telah merusak situs purbakala bekas ibu kota Kerajaan Majapahit di bawahnya.

Gejala kerusakan itu mulai tercium kalangan arkeolog sejak awal proses penggalian melalui informasi dari orang-orang di lingkungan PIM lama (dulunya Balai Penyelamatan Arca atau Museum Trowulan) dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim.

Tanggal 5 Desember, sebuah tim evaluasi yang dibentuk Direktorat Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengunjungi lokasi dan menemukan gejala perusakan situs. ”Saat itu juga tim merekomendasikan agar proses penggalian dihentikan sementara sambil menunggu penelitian arkeologi di situs penting ini,” kata ketua tim evaluasi, Prof Dr Mundardjito, yang juga arkeolog senior dari Universitas Indonesia.

Selain Mundardjito, tim evaluasi tersebut beranggotakan Ir Arya Abieta, mewakili Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); Ir Osrifoel Oesman dari UI; Dr Daud Aris Tanudirdjo dari Universitas Gadjah Mada (UGM); dan Ketua Perkumpulan Peduli Majapahit Gotrah Wilwatikta Anam Anis SH.

Memberi informasi

Endro mengakui bahwa sejak kedatangan pertama tim evaluasi, dia telah mendampingi tim dan memberikan informasi serta data selengkapnya. ”Tim itu diperintahkan oleh Direktur Purbakala, yang artinya atasan saya juga. Jadi, apa yang saya lakukan tidak menyimpang dari tugas dan kewajiban saya,” ujar Endro.

Akan tetapi, rekomendasi tim tersebut diabaikan oleh pelaksana lapangan dan proses penggalian, bahkan pengecoran beton, mulai dilaksanakan. Informasi tersebut terus disampaikan Endro kepada Mundardjito, sampai akhirnya arkeolog senior dari UI tersebut mengunjungi kembali lokasi pembangunan pada tanggal 15 Desember. ”Saat itu kerusakannya sudah parah,” tutur Mundardjito.

Dari hasil kunjungan lapangan kedua ini, beserta bukti foto-foto kerusakan yang terjadi, Mundardjito memberi pemaparan kepada Dirjen Sejarah dan Purbakala beserta jajarannya di Jakarta tanggal 19 Desember. Hingga akhirnya diputuskan agar seluruh proses pembangunan dihentikan. Keputusan inilah yang rupanya membuat gerah para pelaksana pembangunan di lapangan.

Namun, setelah keputusan penghentian tanggal 19 Desember itu, salah satu anggota tim evaluasi, Anam Anis, yang tinggal di Mojokerto masih menyaksikan pembangunan terus dilanjutkan keesokan harinya. Bahkan, saat Kompas mengunjungi lokasi pembangunan, perkembangan pekerjaan konstruksi sudah jauh lebih maju dibandingkan pada saat Mundardjito mengunjungi lokasi itu tanggal 15 Desember.

Kesalahan

Dihubungi secara terpisah, Kepala BP3 Jatim I Made Kusumajaya mengatakan, alasan pemindahan Endro karena yang bersangkutan telah berbuat terlalu banyak kesalahan. ”(Memberikan informasi) itu hanya salah satu (kesalahan) saja. Mengapa ia tidak menggunakan jalur birokrasi sebagai bagian dari sebuah tim. Tidak etis dia sebagai PNS melakukan hal seperti itu,” kata Made.

Menurut Made, sebagai seorang arkeolog dalam tim pembangunan PIM, apa yang dilakukan Endro telah melampaui wewenangnya. (DHF/INK)

sumber:
kompasCetak

tabel cpi 2008 Januari 4, 2009

Posted by witart in contoh buruk.
Tags: , ,
add a comment

Denmark, New Zealand dan Swedia termasuk negara yang menurut Transparency Internasional tingkat korupsinya paling rendah. Indonesia berada di urutan ke 126, sama dengan tingkatan Eritrea, Libia, Honduras, Guyana, dan Ethiopia. Tingkatan ini ada di bawah Nigeria dan Vietnam, dan jauh di bawah Nepal…

Agaknya KPK harus bekerja lebih keras lagi, jika kita inginkan negeri ini bebas dari korupsi.

2008 CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX
country
rank
country 2008 CPI
score
surveys
used
confidence range
1 Denmark 9,3 6 9.1 – 9.4
1 New Zealand 9,3 6 9.2 – 9.5
1 Sweden 9,3 6 9.2 – 9.4
4 Singapore 9,2 9 9.0 – 9.3
5 Finland 9,0 6 8.4 – 9.4
5 Switzerland 9,0 6 8.7 – 9.2
7 Iceland 8,9 5 8.1 – 9.4
7 Netherlands 8,9 6 8.5 – 9.1
9 Australia 8,7 8 8.2 – 9.1
9 Canada 8,7 6 8.4 – 9.1
11 Luxembourg 8,3 6 7.8 – 8.8
12 Austria 8,1 6 7.6 – 8.6
12 Hong Kong 8,1 8 7.5 – 8.6
14 Germany 7,9 6 7.5 – 8.2
14 Norway 7,9 6 7.5 – 8.3
16 Ireland 7,7 6 7.5 – 7.9
16 United Kingdom 7,7 6 7.2 – 8.1
18 Belgium 7,3 6 7.2 – 7.4
18 Japan 7,3 8 7.0 – 7.6
18 USA 7,3 8 6.7 – 7.7
21 Saint Lucia 7,1 3 6.6 – 7.3
22 Nepal 2,7 6 2.4 – 3.0
121 Nigeria 2,7 7 2.3 – 3.0
121 Sao Tome and Principe 2,7 3 2.1 – 3.1
121 Togo 2,7 6 1.9 – 3.7
121 Viet Nam 2,7 9 2.4 – 3.1
126 Eritrea 2,6 5 1.7 – 3.6
126 Ethiopia 2,6 7 2.2 – 2.9
126 Guyana 2,6 4 2.4 – 2.7
126 Honduras 2,6 6 2.3 – 2.9
126 Indonesia 2,6 10 2.3 – 2.9
126 Libya 2,6 5 2.2 – 3.0
126 Mozambique 2,6 7 2.4 – 2.9
126 Uganda 2,6 7 2.2 – 3.0
134 Comoros 2,5 3 1.9 – 3.0
134 Nicaragua 2,5 6 2.2 – 2.7
134 Pakistan 2,5 7 2.0 – 2.8
134 Ukraine 2,5 8 2.2 – 2.8
138 Liberia 2,4 4 1.8 – 2.8
138 Paraguay 2,4 5 2.0 – 2.7
138 Tonga 2,4 3 1.9 – 2.6
141 Cameroon 2,3 7 2.0 – 2.7
141 Iran 2,3 4 1.9 – 2.5
141 Philippines 2,3 9 2.1 – 2.5
141 Yemen 2,3 5 1.9 – 2.8
145 Kazakhstan 2,2 6 1.8 – 2.7
145 Timor-Leste 2,2 4 1.8 – 2.5

sumber :
transparency international: cpi2008

temuan rekening liar mencapai Rp 20 triliun Januari 3, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : rekening Dephukkam

Temuan Rekening Liar Mencapai Rp 20 triliun
Jum’at, 15 Juni 2007 | 12:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Keuangan akhirnya melansir temuan rekening yang tidak dilaporkan atau liar versi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006. Jumlah rekening tersebut sebanyak 2.396 rekening senilai Rp 2,7 triliun. Total sejak 2004, jumlah rekening liar yang ditemukan sebanyak 5.591 rekening senilai Rp 20 trilun.

(lebih…)

rekening Dephukham dilaporkan Januari 3, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi, tauladan.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : peran data dan informasi

PENERTIBAN ANGGARAN
Rekening Dephukham Dilaporkan
Sabtu, 3 Januari 2009 | 02:06 WIB

Jakarta, Kompas – Salah satu rekening Departemen Hukum dan HAM yang terkait Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa milik Hendra Rahardja dilaporkan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian, yang merangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Laporan disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi di Departemen Keuangan, Rabu (31/12) lalu. Rekening yang dilaporkan merupakan salah satu contoh rekening yang ditutup Dephukham, tetapi baru sebagian kecil dananya yang disetorkan ke Kantor Kas Negara.

(lebih…)

pengawasan harus segencar di DPR Januari 2, 2009

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , , ,
add a comment

Anggaran Kementerian Rawan
Pengawasan Harus Segencar di DPR
Jumat, 2 Januari 2009 | 00:21 WIB

Jakarta, Kompas – Anggaran di sejumlah kementerian dari sisi jumlah jauh lebih besar daripada di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, potensi penyimpangan pun cukup besar. Namun, pengawasan terhadap penggunaan anggaran di kementerian belum segencar yang terjadi di DPR.

Demikian hasil pengamatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang, anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dan Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam soal pengawasan anggaran dalam perbincangan dengan Kompas, Rabu (31/12).

Menurut Aritonang, semakin besar anggaran yang diterima, semakin besar pula potensi penyimpangannya. Oleh karena itu, dalam menentukan prioritas audit, BPK memerhatikan besaran anggaran, selain soal kaitannya pada hajat hidup orang banyak. Misalnya, anggaran di Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 hanya belasan triliun, tahun 2009 menjadi Rp 51,98 triliun. ”Saya termasuk yang khawatir,” ujarnya.

Sistem administrasi keuangan di departemen-departemen sudah berjalan lebih lama dan memiliki pengawas internal. Namun, berbagai penyimpangan tetap terjadi. Hal itu terbukti dari banyaknya kementerian yang hasil auditnya berstatus disclaimer, tidak dapat dinilai. ”Potensi penyimpangannya sama saja. Semuanya harus gencar diawasi seperti di DPR,” katanya.

Menurut Abdullah, pengawasan anggaran di kementerian belum segencar pada DPR. Dicontohkan, soal penggunaan anggaran pengadaan laptop di DPR banyak mendapat sorotan publik. Namun, soal pemberian berbagai tunjangan dan fasilitas yang ada di departemen-departemen tidak menjadi polemik.

Hasil audit BPK yang menunjukkan bahwa banyak pengelolaan anggaran di departemen berstatus disclaimer, menurutnya, merupakan bukti masih buruknya pengelolaan keuangan di kementerian atau lembaga. Sistem keuangan di kementerian juga jauh lebih tertutup ketimbang di DPR.

”Keterbukaan pembahasan anggaran menjadi pintu masuk untuk membedah penyelewengan anggaran,” tuturnya.

Modus penyimpangan

Arif Nur Alam juga menegaskan, pengelolaan anggaran di kementerian sangat rawan korupsi. Dicontohkan, soal anggaran pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia berupa beasiswa pendidikan S-2, S-3, atau pelatihan.

”Modusnya diberikan kepada keluarga elite tertentu. Alokasi pengadaan barang dan jasa juga dikuasai perusahaan keluarga atau kroni pejabat. Belum lagi pemotongan atau penangguhan gaji atau honor pendidik serta pendataan penerima anggaran,” ujarnya.

Penyimpangan anggaran di kementerian ini, menurut Arif, sesungguhnya telah banyak disorot BPK. Problemnya, DPR atau komisi-komisi di DPR, sebagai mitra kerja dari kementerian, belum maksimal melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja. ”Di sisi lain KPK atau aparat lain belum fokus (soal ini) secara seimbang,” katanya. (SUT)

sumber:
kompasCetak

pengusaha bus sulit turunkan tarif Januari 1, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , , ,
add a comment

Pengakuan (transparansi) biaya-biaya ini perlu diaudit oleh lembaga yang kompeten dan independen.

Pengusaha Bus Sulit Turunkan Tarif
Selasa, 16 Desember 2008 | 17:23 WIB

BANDUNG, TRIBUN – Permintaan masyarakat agar tarif angkutan umum turun menyusul turunnya harga solar menjadi Rp 4.800 dari harga semula Rp 5.500, sulit dipenuhi para pengusaha bus. Turunnya harga solar belum cukup untuk menggantikan pembelian suku cadang.

(lebih…)

panpel copa diminta transparan Januari 1, 2009

Posted by witart in olahraga.
Tags: , , ,
add a comment

Panpel Copa Diminta Transparan
Tribun Jabar/Gani Kurniawan : Kamis, 1 Januari 2009 | 02:07 WIB

BANDUNG, TRIBUN-Panitia pelaksana (Panpel) pertandingan Persib di ajang Copa Indonesia dituntut lebih transparan terutama soal pendapatan dari setiap pertandingan. Panpel Copa juga diharapkan ikut memberikan kontribusi pada tim Persib. Demikian ditegaskan Wakil Manajer Persib, H Umuh Muhtar.

(lebih…)