jump to navigation

PAD pajak kendaraan berpotensi menguap Januari 31, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , , , ,
2 comments

PAD Pajak Kendaraan Berpotensi Menguap

Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).

Data Versi Dispenda Dipertanyakan
Indo Pos, 28-November-2005

SURABAYA – Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo. Ada kesan, Dispenda sengaja mengecilkan jumlah kendaraan bermotor untuk mempermainkan target pendapatan pemprov.

Menurut data terakhir Gaikindo, (Indo Pos, 28-November-2005)

mobil penumpang 777.654 unit
mobil beban (pribadi) 395.616 unit
bus 19.983 unit
sepeda motor 4.200.149 unit

Nah, data Gaikindo itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan versi Dispenda. Menurut data Dispenda, jumlah total kendaraan roda empat dan dua di Jatim sebanyak 5.289.726 unit. Artinya, ada selisih sebesar 103.676 kendaraan.

Perbedaan data itu tentu saja memantik kecurigaan para anggota DPRD Jatim. Salah satunya adalah Sudono Syueb, anggota komisi C. “Saya juga tahu mengenai perbedaan data itu. Ini kan agak janggal. Data siapa yang benar?” ujarnya.

Warga Perum Bhayangkara tersebut mengaku akan memeriksa lagi data jumlah kendaraan versi Dispenda. Dia tidak ingin ada oknum pemprov yang sengaja memperkecil data kendaraan untuk memperbesar “ceperannya”.

Jika data Gaikindo ternyata valid, menurut Sudono, berarti potensi PAD pemprov yang menguap berkisar Rp Rp 250 miliar. Prediksi tersebut hanya mengambil dari selisih jumlah kendaraan roda empat yang mencapai 354.832 unit. “Sesuai hasil kunjungan ke Banten, Manado, dan beberapa daerah lain, potensi pendapatan untuk 100 ribu kendaraan biasanya dipatok Rp 100 miliar. Jadi, kalau selisihnya 300 ribu lebih, potensi PAD yang hilang bisa mencapai Rp 250 miliar,” paparnya.

Sekadar diketahui, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan sumber pendapatan utama pemprov. Tahun ini, PKB mampu menghasilkan fulus sebesar Rp 1 triliun, BBNKB Rp 1,097 triliun, dan PBBKB mencapai Rp 321 miliar. Tapi, jika Dispenda keliru mencatat jumlah kendaraan, potensi pendapatan Dispenda seharusnya bisa dipatok jauh di atas target yang sekarang.

Sudono mengaku sudah pernah mengklarifikasi masalah itu kepada Kadispeda Sukardi. “Waktu itu, dia berdalih bahwa data Gaikindo merupakan akumulasi dari total kendaraan tanpa memperhitungkan adanya kendaraan yang rusak atau hancur,” katanya. “Saya bukannya menuduh Dispenda yang tidak-tidak. Tapi, perbedaan data itu patut disikapi,” ujar politisi asal PAN ini.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dispenda Ahmad Sukardi belum bisa dikonfirmasi. Dikonfirmasi berkali-kali hingga tadi malam, telepon selulernya tidak diaktifkan. (oni)

sumber:
pajak2000.Com

yang relevan:
Pajak Ditarik, Jalan Tetap Rusak

deptan tertibkan rekening Liar Januari 13, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , ,
1 comment so far

Ternyata rekening liar itu memang benar-benar ada. Di Deptan, contohnya. Ada atau tidak yah, penunggunya ?

Padahal negeri ini perlu dana untuk riset pertanian, untuk penyediaan bibit tanaman, termasuk tanaman pangan, juga penyediaan bibit ternak..

Kenapa penyediaan bibit kita serahkan kepada pihak asing (import) ? Sementara ada dana, ternyata dikonsumsi untuk kebutuhan yang tidak jelas dan sulit dipertanggung jawabkan.

Coba bandingkan, betapa enaknya para oknum yang punya akses ke rekening liar, dibandingkan dengan pelaku-pelaku kunci dunia pertanian di negeri ini :

[1] akses pupuk untuk petani

[2] nasib penyuluh pertanian

sementara …

[3] good governance dianggap menjengkelkan

Deptan Tertibkan Rekening Liar
21 Rekening di Depnakertrans Milik YDTP : Selasa, 13 Januari 2009 | 01:06 WIB

Jakarta, Kompas – Dari hasil penelusuran ditemukan 32 rekening liar dengan dana ratusan miliar rupiah, yang terkait proyek-proyek di lingkungan Departemen Pertanian. Sebelumnya, Temuan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan ada 117 rekening liar di departemen itu.

Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (Deptan) Hasanuddin Ibrahim, Senin (12/1) di Jakarta, menegaskan, kini Deptan menertibkan 32 rekening tersebut, yang oleh Hasa- nuddin disebut rekening tidak tertib.

Menurut Hasanuddin, tidak mudah menelusuri keberadaan rekening itu. Tahun 2008 saja ada 3.040 satuan kerja (satker) terkait proyek Deptan. ”Apalagi kalau jumlah satker kerap berubah, terkadang mencapai 3.400 unit,” katanya.

Deptan menelusuri soal rekening liar sejak 27 Mei 2007. Namun, hingga kini belum bisa dihitung total dana dalam rekening-rekening liar itu.

Hasanuddin menjelaskan, dari 32 rekening liar, 10 rekening di antaranya dalam bentuk Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), program unggulan Deptan 2006.

Dari 10 rekening SP3, ada lima rekening penampungan di lima bank pelaksana, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jatim, dan Bank NTB.

Lima rekening lagi di bank yang sama adalah rekening penjaminan SP3. Lima rekening penampungan ditutup 30 Desember 2008. Rekening itu masuk program penertiban. Hingga Desember 2008, pengembalian dana SP3 ke Bendahara Umum Negara Rp 88,4 miliar.

”Sisanya, Rp 166 miliar, pengembaliannya tergantung pelunasan kredit petani. Kita akan minta pada Menteri Keuangan agar rekening penampungan dana SP3 tetap dibuka, sampai pengembalian kredit dari kreditor tuntas,” katanya.

Program SP3 dijalankan Deptan mulai 2007. Program ini dihentikan, dan diambil alih Departemen Keuangan, dilebur dalam program Kredit Usaha Rakyat.

Dikelola LRPI

Rekening liar lain, sebagian besar dikelola Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI). Lembaga ini dahulu dibentuk oleh sejumah perseroan terbatas sektor perkebunan, bukan lembaga Deptan.

Rekening liar di LRPI antara lain karena kepemilikan rekening tidak jelas, misalnya, rekening LRPI di Medan masih terdaftar, padahal pemiliknya atas nama Dr Chairil Anwar, sudah meninggal dunia.

”Atas perintah Menteri Pertanian, Inspektorat Jenderal bekerja mengaudit rekening di lingkup Deptan. Tidak hanya 32 rekening, tetapi semua disisir ulang,” kata Hasanuddin.

Dana YDTP

Sementara, Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dyah Paramawartiningsih menyatakan, sampai 2008 ditemukan 7.140 kesalahan administrasi dan 550 kesalahan keuangan senilai Rp 7,4 miliar di Depnakertrans. Sebanyak 2.955 kesalahan administrasi dan 299 kesalahan keuangan dengan nilai Rp 6 miliar belum ditindaklanjuti.

Depnakertrans juga melaporkan 21 rekening senilai Rp 139,4 miliar yang merupakan hak 135.797 pekerja. Dana ini dulu dikelola Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP Migas), yang dibentuk tahun 1989 oleh Menteri Te- naga Kerja Cosmas Batubara dan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita.

Setelah YDTP dibubarkan, dana dikelola Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Eks YDTP Migas karena 135.797 pekerja belum mengambil haknya.

Hasil pengembangan Rp 68,8 miliar di tujuh rekening disetor ke Bendahara Umum Negara, 9 Oktober 2008. ”Dana eks YDTP yang masih dikelola tim pelaksana Rp 70,5 miliar di 14 rekening, hak 135.797 pekerja dan usulan rencana biaya operasional,” katanya. (MAS/HAM)

sumber:
kompasCetak

PIM tidak memiliki IMB Januari 10, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , ,
add a comment

Link : kerusakan situs

PIM Tak Miliki IMB
Delapan Organisasi Serukan Rehabilitasi Situs Majapahit
Sabtu, 10 Januari 2009 | 00:16 WIB

Jakarta, Kompas – Pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dilakukan pemerintah ternyata belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Bahkan, PIM juga tidak dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan.

”Untuk pembangunan itu (PIM) memang belum ada IMB- nya. Saya menyayangkan hal itu,” kata Basuni Syafi’i, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/1).

Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan adalah rekan kerja teknis Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Mojokerto yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal, ujar Basuni, syarat untuk mendapatkan IMB tidak terlampau rumit karena asalkan sudah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau izin gangguan (HO), IMB bisa diterbitkan.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mojokerto Herry Suwito saat dihubungi juga memastikan pembangunan PIM belum mengantongi dokumen amdal. ”Ya, benar (belum ada dokumen amdal),” ujarnya.

Padahal, kata Herry, aturan yang mengharuskan kepemilikan dokumen amdal pada pembangunan di kawasan lindung dan situs purbakala sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. ”Pembangunan pada kawasan lindung sebaiknya memiliki dokumen amdal,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kepolisian Resor Mojokerto terus mendalami dugaan terjadinya perusakan benda cagar budaya pada pembangunan PIM. Kepala Polres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Tabana Bangun menyatakan, pendalaman kasus tersebut akan dilakukan dengan melibatkan sejumlah ahli.

Jelaskan secara terbuka

Di Yogyakarta, delapan organisasi yang peduli dengan pelestarian pusaka budaya, Jumat, menuntut pemerintah mengembalikan seperti semula (rehabilitasi) situs Majapahit yang rusak akibat pembangunan PIM.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, beserta seluruh jajaran di bawahnya, juga harus segera menjelaskan secara terbuka tentang proyek Majapahit Park kepada publik secara rinci. Pemerintah harus menghentikan proyek Majapahit Park dan proyek- proyek pengembangan kawasan cagar budaya lainnya yang menggunakan modus serupa.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Dharma Gupta dan Anggi Minarni, masing-masing Ketua dan Sekretaris Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja (Forum Jogja), kedelapan organisasi yang tergabung dalam Petro Majapahit (Peduli Trowulan-Masyarakat Jogjakarta Pemerhati Pelestarian Situs Budaya) mengemukakan, situs Trowulan adalah situs yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, situs Trowulan harus dilestarikan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan prinsip- prinsip pelestarian.

Secara terpisah, Tim Evaluasi Pembangunan PIM mengatakan, sekecil apa pun situs bangunan kuno dan artefak masa Majapahit yang dirusak untuk pembangunan PIM, hal itu akan memengaruhi rekonstruksi sejarah Majapahit, terutama Trowulan yang diduga merupakan ibu kota Majapahit. Rehabilitasi juga sulit dilakukan jika melihat parahnya kerusakan situs untuk penggalian fondasi PIM.

Anam Anis, yang juga anggota tim evaluasi, menambahkan, kerusakan di situs Trowulan begitu parah karena penggalian dilakukan oleh kuli bangunan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian arkeologis. (INK/HRD/NAL)

sumber:
kompasCetak

BEI Ganti Aturan Keanggotaan Bursa Januari 9, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

BEI Ganti Aturan Keanggotaan Bursa
Kamis, 8 Januari 2009 | 22:51 WIB

JAKARTA, TRIBUN – Untuk mengantisipasi kemungkinan masalah seperti Sarijaya terulang, Bursa Efek Indonesia (BEI) mempersiapkan draf khusus. Yakni draf perbaikan sistem keanggotaan bursa. Tujuannya untuk mengatur masalah margin trading dan transaksi repo.

BEI berharap dengan perbaikan ini, sistem keanggotaan lebih aplikatif dan kasus penggelapan dana nasabah seperti terjadi Srijaya Sekuritas tidak terulang.

“Risiko manajemen akan lebih bagus karena terkontrol risk management. Risikonya terukur, dan bisa menjaga keamanan nasabah anggota bursa,” ujar Guntur Pasaribu, Direktur Perdagangan Fixed Income dan Derivatif, Keanggotaan, dan Partisipan BEI, Kamis (8/1).

Menurut Guntur, draf perbaikan sistem keanggotaan bursa tersebut tengah dalam pembahasan di Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dalam draf sistem keanggotaan yang baru ini terdapat aturan disertai dengan sanksi-sanksi yang lebih ketat. Sesuai tipe-tipe pelanggarannya masing-masing.

“Draf tersebut sudah kami perbaiki lagi karena adanya kasus Sarijaya. Sekarang di Bapepam LK. Sanksinya mulai dari pembinaan, teguran, denda, suspensi sampai pecabutan SPAB. Semua diatur sesuai kategori pelanggarannya,” jelas Guntur.

Selain menegaskan tentang sanksi-sanksi dan aturan yang harus ditaati oleh anggota bursa, dalam draf peraturan yang baru ini juga dimasukkan berbagai ketentuan untuk melindungi nasabah. Namun seperti apa persisnya bentuk-bentuk perlindungan nasabah dalam draf peraturan yang baru ini, Guntur belum bisa menguraikan.

“Mengenai aksesibilitinya, nanti saya lihat lagi. Mungkin itu sub account. Kita inikan membuat perubahan aturan keanggotaan sesuai dengan payungnya UU pasar modal dan keputusan Bapepam. Baru kita masukkan dari situ, lalu kita jabarkan apa saja yang lebih bisa kita adrress agar aturan keanggotaan itu bisa managealbe dan transparan,” katanya. (PersdaNetwork/ugi)

JAKARTA, TRIBUN

perlu reformasi birokrasi Januari 6, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
2 comments

Gaji para PNS berasal dari pajak rakyat banyak. Sebaiknya, aktivitas dan tugas PNS, tidak hanya peneliti, harus bisa dipertanggung-jawabkan.

Perlu Reformasi Birokrasi
PENELITI : Selasa, 6 Januari 2009 | 00:45 WIB

Jakarta, Kompas – Untuk menertibkan para peneliti yang terkadang mangkir dari tugasnya, dibutuhkan reformasi birokrasi. Namun, reformasi birokrasi itu hendaknya diiringi perbaikan remunerasi untuk pegawai.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Tatang Taufik, Minggu (4/1), mengatakan, reformasi birokrasi yang akan dijalankan di lembaga riset, khususnya di BPPT, hendaknya diiringi perbaikan remunerasi bagi pegawai sesuai beban dan prestasi kerjanya.

Problem pokok yang dihadapi pegawai yang mangkir antara lain karena mereka menganggap pekerjaannya tidak sesuai dengan ”minat”. Karena itu, solusi yang mungkin ditawarkan adalah memutasinya ke lembaga atau instansi pemerintah lain yang dinilai sesuai minat, termasuk ke pemerintah daerah, tentunya apabila tersedia formasi dan sepersetujuan kedua pihak.

Pilihan selanjutnya adalah menawarkan ”cuti di luar tanggungan negara” untuk mereka yang memenuhi persyaratan dan berlaku ketentuan peraturan perundangan bagi yang bersangkutan atas hal ini.

Alternatif lain adalah menawarkan pensiun dini bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan.

Atau, mereka difasilitasi untuk bekerja di organisasi nonpemerintah yang diminatinya dan mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat.

”Apabila alternatif itu tidak dapat diterapkan dan pegawai bersangkutan tetap tidak menaati tugasnya, jalan terakhir adalah proses pemberhentian dengan tidak hormat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Tatang. (YUN)

sumber:
kompasCetak

temuan rekening liar mencapai Rp 20 triliun Januari 3, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : rekening Dephukkam

Temuan Rekening Liar Mencapai Rp 20 triliun
Jum’at, 15 Juni 2007 | 12:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Keuangan akhirnya melansir temuan rekening yang tidak dilaporkan atau liar versi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006. Jumlah rekening tersebut sebanyak 2.396 rekening senilai Rp 2,7 triliun. Total sejak 2004, jumlah rekening liar yang ditemukan sebanyak 5.591 rekening senilai Rp 20 trilun.

(lebih…)

rekening Dephukham dilaporkan Januari 3, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi, tauladan.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : peran data dan informasi

PENERTIBAN ANGGARAN
Rekening Dephukham Dilaporkan
Sabtu, 3 Januari 2009 | 02:06 WIB

Jakarta, Kompas – Salah satu rekening Departemen Hukum dan HAM yang terkait Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa milik Hendra Rahardja dilaporkan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian, yang merangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Laporan disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi di Departemen Keuangan, Rabu (31/12) lalu. Rekening yang dilaporkan merupakan salah satu contoh rekening yang ditutup Dephukham, tetapi baru sebagian kecil dananya yang disetorkan ke Kantor Kas Negara.

(lebih…)

pengawasan harus segencar di DPR Januari 2, 2009

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , , ,
add a comment

Anggaran Kementerian Rawan
Pengawasan Harus Segencar di DPR
Jumat, 2 Januari 2009 | 00:21 WIB

Jakarta, Kompas – Anggaran di sejumlah kementerian dari sisi jumlah jauh lebih besar daripada di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, potensi penyimpangan pun cukup besar. Namun, pengawasan terhadap penggunaan anggaran di kementerian belum segencar yang terjadi di DPR.

Demikian hasil pengamatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang, anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dan Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam soal pengawasan anggaran dalam perbincangan dengan Kompas, Rabu (31/12).

Menurut Aritonang, semakin besar anggaran yang diterima, semakin besar pula potensi penyimpangannya. Oleh karena itu, dalam menentukan prioritas audit, BPK memerhatikan besaran anggaran, selain soal kaitannya pada hajat hidup orang banyak. Misalnya, anggaran di Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 hanya belasan triliun, tahun 2009 menjadi Rp 51,98 triliun. ”Saya termasuk yang khawatir,” ujarnya.

Sistem administrasi keuangan di departemen-departemen sudah berjalan lebih lama dan memiliki pengawas internal. Namun, berbagai penyimpangan tetap terjadi. Hal itu terbukti dari banyaknya kementerian yang hasil auditnya berstatus disclaimer, tidak dapat dinilai. ”Potensi penyimpangannya sama saja. Semuanya harus gencar diawasi seperti di DPR,” katanya.

Menurut Abdullah, pengawasan anggaran di kementerian belum segencar pada DPR. Dicontohkan, soal penggunaan anggaran pengadaan laptop di DPR banyak mendapat sorotan publik. Namun, soal pemberian berbagai tunjangan dan fasilitas yang ada di departemen-departemen tidak menjadi polemik.

Hasil audit BPK yang menunjukkan bahwa banyak pengelolaan anggaran di departemen berstatus disclaimer, menurutnya, merupakan bukti masih buruknya pengelolaan keuangan di kementerian atau lembaga. Sistem keuangan di kementerian juga jauh lebih tertutup ketimbang di DPR.

”Keterbukaan pembahasan anggaran menjadi pintu masuk untuk membedah penyelewengan anggaran,” tuturnya.

Modus penyimpangan

Arif Nur Alam juga menegaskan, pengelolaan anggaran di kementerian sangat rawan korupsi. Dicontohkan, soal anggaran pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia berupa beasiswa pendidikan S-2, S-3, atau pelatihan.

”Modusnya diberikan kepada keluarga elite tertentu. Alokasi pengadaan barang dan jasa juga dikuasai perusahaan keluarga atau kroni pejabat. Belum lagi pemotongan atau penangguhan gaji atau honor pendidik serta pendataan penerima anggaran,” ujarnya.

Penyimpangan anggaran di kementerian ini, menurut Arif, sesungguhnya telah banyak disorot BPK. Problemnya, DPR atau komisi-komisi di DPR, sebagai mitra kerja dari kementerian, belum maksimal melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja. ”Di sisi lain KPK atau aparat lain belum fokus (soal ini) secara seimbang,” katanya. (SUT)

sumber:
kompasCetak

menertibkan rekening liar Desember 25, 2008

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Melucuti dengan Tegas Semua Rekening Liar
Rabu, 24 Desember 2008 00:03 WIB

RUPANYA hebat benar sikap kepala batu banyak pejabat negara di negeri ini sehingga berani menolak membubarkan rekening liar. Itulah keras kepala yang menunjukkan perlawanan, tepatnya pembangkangan terhadap kemauan politik untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berulang kali mencanangkan agar rekening liar itu ditutup dan uangnya diserahkan ke kas negara. Menteri pun telah membentuk tim untuk menertibkan rekening liar itu.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pemegang rekening liar itu semakin keras kepala menolak menutup rekening liar yang dimilikinya. Banyak pejabat negara tetap bersikukuh mempertahankannya.

(lebih…)

parpol belum laporkan dana kampanye Desember 19, 2008

Posted by witart in contoh buruk.
Tags: , ,
add a comment

Parpol Belum Laporkan Dana Kampanye
Kamis, 18 Desember 2008 , 09:25:00

DEPOK,(PRLM).- Ketua KPU Kota Depok, Muhamad Hasan mengatakan hingga saat ini KPU Kota Depok belum menerima laporan dana kampanye dari seluruh partai politik (parpol). Padahal laporan itu sifatnya wajib disampaikan partai politik untuk menghindari adanya bantuan dana haram.

(lebih…)