jump to navigation

PAD pajak kendaraan berpotensi menguap Januari 31, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , , , ,
2 comments

PAD Pajak Kendaraan Berpotensi Menguap

Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).

Data Versi Dispenda Dipertanyakan
Indo Pos, 28-November-2005

SURABAYA – Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo. Ada kesan, Dispenda sengaja mengecilkan jumlah kendaraan bermotor untuk mempermainkan target pendapatan pemprov.

Menurut data terakhir Gaikindo, (Indo Pos, 28-November-2005)

mobil penumpang 777.654 unit
mobil beban (pribadi) 395.616 unit
bus 19.983 unit
sepeda motor 4.200.149 unit

Nah, data Gaikindo itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan versi Dispenda. Menurut data Dispenda, jumlah total kendaraan roda empat dan dua di Jatim sebanyak 5.289.726 unit. Artinya, ada selisih sebesar 103.676 kendaraan.

Perbedaan data itu tentu saja memantik kecurigaan para anggota DPRD Jatim. Salah satunya adalah Sudono Syueb, anggota komisi C. “Saya juga tahu mengenai perbedaan data itu. Ini kan agak janggal. Data siapa yang benar?” ujarnya.

Warga Perum Bhayangkara tersebut mengaku akan memeriksa lagi data jumlah kendaraan versi Dispenda. Dia tidak ingin ada oknum pemprov yang sengaja memperkecil data kendaraan untuk memperbesar “ceperannya”.

Jika data Gaikindo ternyata valid, menurut Sudono, berarti potensi PAD pemprov yang menguap berkisar Rp Rp 250 miliar. Prediksi tersebut hanya mengambil dari selisih jumlah kendaraan roda empat yang mencapai 354.832 unit. “Sesuai hasil kunjungan ke Banten, Manado, dan beberapa daerah lain, potensi pendapatan untuk 100 ribu kendaraan biasanya dipatok Rp 100 miliar. Jadi, kalau selisihnya 300 ribu lebih, potensi PAD yang hilang bisa mencapai Rp 250 miliar,” paparnya.

Sekadar diketahui, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan sumber pendapatan utama pemprov. Tahun ini, PKB mampu menghasilkan fulus sebesar Rp 1 triliun, BBNKB Rp 1,097 triliun, dan PBBKB mencapai Rp 321 miliar. Tapi, jika Dispenda keliru mencatat jumlah kendaraan, potensi pendapatan Dispenda seharusnya bisa dipatok jauh di atas target yang sekarang.

Sudono mengaku sudah pernah mengklarifikasi masalah itu kepada Kadispeda Sukardi. “Waktu itu, dia berdalih bahwa data Gaikindo merupakan akumulasi dari total kendaraan tanpa memperhitungkan adanya kendaraan yang rusak atau hancur,” katanya. “Saya bukannya menuduh Dispenda yang tidak-tidak. Tapi, perbedaan data itu patut disikapi,” ujar politisi asal PAN ini.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dispenda Ahmad Sukardi belum bisa dikonfirmasi. Dikonfirmasi berkali-kali hingga tadi malam, telepon selulernya tidak diaktifkan. (oni)

sumber:
pajak2000.Com

yang relevan:
Pajak Ditarik, Jalan Tetap Rusak

deptan tertibkan rekening Liar Januari 13, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , ,
1 comment so far

Ternyata rekening liar itu memang benar-benar ada. Di Deptan, contohnya. Ada atau tidak yah, penunggunya ?

Padahal negeri ini perlu dana untuk riset pertanian, untuk penyediaan bibit tanaman, termasuk tanaman pangan, juga penyediaan bibit ternak..

Kenapa penyediaan bibit kita serahkan kepada pihak asing (import) ? Sementara ada dana, ternyata dikonsumsi untuk kebutuhan yang tidak jelas dan sulit dipertanggung jawabkan.

Coba bandingkan, betapa enaknya para oknum yang punya akses ke rekening liar, dibandingkan dengan pelaku-pelaku kunci dunia pertanian di negeri ini :

[1] akses pupuk untuk petani

[2] nasib penyuluh pertanian

sementara …

[3] good governance dianggap menjengkelkan

Deptan Tertibkan Rekening Liar
21 Rekening di Depnakertrans Milik YDTP : Selasa, 13 Januari 2009 | 01:06 WIB

Jakarta, Kompas – Dari hasil penelusuran ditemukan 32 rekening liar dengan dana ratusan miliar rupiah, yang terkait proyek-proyek di lingkungan Departemen Pertanian. Sebelumnya, Temuan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan ada 117 rekening liar di departemen itu.

Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (Deptan) Hasanuddin Ibrahim, Senin (12/1) di Jakarta, menegaskan, kini Deptan menertibkan 32 rekening tersebut, yang oleh Hasa- nuddin disebut rekening tidak tertib.

Menurut Hasanuddin, tidak mudah menelusuri keberadaan rekening itu. Tahun 2008 saja ada 3.040 satuan kerja (satker) terkait proyek Deptan. ”Apalagi kalau jumlah satker kerap berubah, terkadang mencapai 3.400 unit,” katanya.

Deptan menelusuri soal rekening liar sejak 27 Mei 2007. Namun, hingga kini belum bisa dihitung total dana dalam rekening-rekening liar itu.

Hasanuddin menjelaskan, dari 32 rekening liar, 10 rekening di antaranya dalam bentuk Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), program unggulan Deptan 2006.

Dari 10 rekening SP3, ada lima rekening penampungan di lima bank pelaksana, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jatim, dan Bank NTB.

Lima rekening lagi di bank yang sama adalah rekening penjaminan SP3. Lima rekening penampungan ditutup 30 Desember 2008. Rekening itu masuk program penertiban. Hingga Desember 2008, pengembalian dana SP3 ke Bendahara Umum Negara Rp 88,4 miliar.

”Sisanya, Rp 166 miliar, pengembaliannya tergantung pelunasan kredit petani. Kita akan minta pada Menteri Keuangan agar rekening penampungan dana SP3 tetap dibuka, sampai pengembalian kredit dari kreditor tuntas,” katanya.

Program SP3 dijalankan Deptan mulai 2007. Program ini dihentikan, dan diambil alih Departemen Keuangan, dilebur dalam program Kredit Usaha Rakyat.

Dikelola LRPI

Rekening liar lain, sebagian besar dikelola Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI). Lembaga ini dahulu dibentuk oleh sejumah perseroan terbatas sektor perkebunan, bukan lembaga Deptan.

Rekening liar di LRPI antara lain karena kepemilikan rekening tidak jelas, misalnya, rekening LRPI di Medan masih terdaftar, padahal pemiliknya atas nama Dr Chairil Anwar, sudah meninggal dunia.

”Atas perintah Menteri Pertanian, Inspektorat Jenderal bekerja mengaudit rekening di lingkup Deptan. Tidak hanya 32 rekening, tetapi semua disisir ulang,” kata Hasanuddin.

Dana YDTP

Sementara, Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dyah Paramawartiningsih menyatakan, sampai 2008 ditemukan 7.140 kesalahan administrasi dan 550 kesalahan keuangan senilai Rp 7,4 miliar di Depnakertrans. Sebanyak 2.955 kesalahan administrasi dan 299 kesalahan keuangan dengan nilai Rp 6 miliar belum ditindaklanjuti.

Depnakertrans juga melaporkan 21 rekening senilai Rp 139,4 miliar yang merupakan hak 135.797 pekerja. Dana ini dulu dikelola Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP Migas), yang dibentuk tahun 1989 oleh Menteri Te- naga Kerja Cosmas Batubara dan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita.

Setelah YDTP dibubarkan, dana dikelola Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Eks YDTP Migas karena 135.797 pekerja belum mengambil haknya.

Hasil pengembangan Rp 68,8 miliar di tujuh rekening disetor ke Bendahara Umum Negara, 9 Oktober 2008. ”Dana eks YDTP yang masih dikelola tim pelaksana Rp 70,5 miliar di 14 rekening, hak 135.797 pekerja dan usulan rencana biaya operasional,” katanya. (MAS/HAM)

sumber:
kompasCetak

PIM tidak memiliki IMB Januari 10, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , ,
add a comment

Link : kerusakan situs

PIM Tak Miliki IMB
Delapan Organisasi Serukan Rehabilitasi Situs Majapahit
Sabtu, 10 Januari 2009 | 00:16 WIB

Jakarta, Kompas – Pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dilakukan pemerintah ternyata belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Bahkan, PIM juga tidak dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan.

”Untuk pembangunan itu (PIM) memang belum ada IMB- nya. Saya menyayangkan hal itu,” kata Basuni Syafi’i, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/1).

Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan adalah rekan kerja teknis Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Mojokerto yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal, ujar Basuni, syarat untuk mendapatkan IMB tidak terlampau rumit karena asalkan sudah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau izin gangguan (HO), IMB bisa diterbitkan.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mojokerto Herry Suwito saat dihubungi juga memastikan pembangunan PIM belum mengantongi dokumen amdal. ”Ya, benar (belum ada dokumen amdal),” ujarnya.

Padahal, kata Herry, aturan yang mengharuskan kepemilikan dokumen amdal pada pembangunan di kawasan lindung dan situs purbakala sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. ”Pembangunan pada kawasan lindung sebaiknya memiliki dokumen amdal,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kepolisian Resor Mojokerto terus mendalami dugaan terjadinya perusakan benda cagar budaya pada pembangunan PIM. Kepala Polres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Tabana Bangun menyatakan, pendalaman kasus tersebut akan dilakukan dengan melibatkan sejumlah ahli.

Jelaskan secara terbuka

Di Yogyakarta, delapan organisasi yang peduli dengan pelestarian pusaka budaya, Jumat, menuntut pemerintah mengembalikan seperti semula (rehabilitasi) situs Majapahit yang rusak akibat pembangunan PIM.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, beserta seluruh jajaran di bawahnya, juga harus segera menjelaskan secara terbuka tentang proyek Majapahit Park kepada publik secara rinci. Pemerintah harus menghentikan proyek Majapahit Park dan proyek- proyek pengembangan kawasan cagar budaya lainnya yang menggunakan modus serupa.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Dharma Gupta dan Anggi Minarni, masing-masing Ketua dan Sekretaris Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja (Forum Jogja), kedelapan organisasi yang tergabung dalam Petro Majapahit (Peduli Trowulan-Masyarakat Jogjakarta Pemerhati Pelestarian Situs Budaya) mengemukakan, situs Trowulan adalah situs yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, situs Trowulan harus dilestarikan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan prinsip- prinsip pelestarian.

Secara terpisah, Tim Evaluasi Pembangunan PIM mengatakan, sekecil apa pun situs bangunan kuno dan artefak masa Majapahit yang dirusak untuk pembangunan PIM, hal itu akan memengaruhi rekonstruksi sejarah Majapahit, terutama Trowulan yang diduga merupakan ibu kota Majapahit. Rehabilitasi juga sulit dilakukan jika melihat parahnya kerusakan situs untuk penggalian fondasi PIM.

Anam Anis, yang juga anggota tim evaluasi, menambahkan, kerusakan di situs Trowulan begitu parah karena penggalian dilakukan oleh kuli bangunan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian arkeologis. (INK/HRD/NAL)

sumber:
kompasCetak

BEI Ganti Aturan Keanggotaan Bursa Januari 9, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

BEI Ganti Aturan Keanggotaan Bursa
Kamis, 8 Januari 2009 | 22:51 WIB

JAKARTA, TRIBUN – Untuk mengantisipasi kemungkinan masalah seperti Sarijaya terulang, Bursa Efek Indonesia (BEI) mempersiapkan draf khusus. Yakni draf perbaikan sistem keanggotaan bursa. Tujuannya untuk mengatur masalah margin trading dan transaksi repo.

BEI berharap dengan perbaikan ini, sistem keanggotaan lebih aplikatif dan kasus penggelapan dana nasabah seperti terjadi Srijaya Sekuritas tidak terulang.

“Risiko manajemen akan lebih bagus karena terkontrol risk management. Risikonya terukur, dan bisa menjaga keamanan nasabah anggota bursa,” ujar Guntur Pasaribu, Direktur Perdagangan Fixed Income dan Derivatif, Keanggotaan, dan Partisipan BEI, Kamis (8/1).

Menurut Guntur, draf perbaikan sistem keanggotaan bursa tersebut tengah dalam pembahasan di Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dalam draf sistem keanggotaan yang baru ini terdapat aturan disertai dengan sanksi-sanksi yang lebih ketat. Sesuai tipe-tipe pelanggarannya masing-masing.

“Draf tersebut sudah kami perbaiki lagi karena adanya kasus Sarijaya. Sekarang di Bapepam LK. Sanksinya mulai dari pembinaan, teguran, denda, suspensi sampai pecabutan SPAB. Semua diatur sesuai kategori pelanggarannya,” jelas Guntur.

Selain menegaskan tentang sanksi-sanksi dan aturan yang harus ditaati oleh anggota bursa, dalam draf peraturan yang baru ini juga dimasukkan berbagai ketentuan untuk melindungi nasabah. Namun seperti apa persisnya bentuk-bentuk perlindungan nasabah dalam draf peraturan yang baru ini, Guntur belum bisa menguraikan.

“Mengenai aksesibilitinya, nanti saya lihat lagi. Mungkin itu sub account. Kita inikan membuat perubahan aturan keanggotaan sesuai dengan payungnya UU pasar modal dan keputusan Bapepam. Baru kita masukkan dari situ, lalu kita jabarkan apa saja yang lebih bisa kita adrress agar aturan keanggotaan itu bisa managealbe dan transparan,” katanya. (PersdaNetwork/ugi)

JAKARTA, TRIBUN

e-Procurement Sumatra Utara Januari 7, 2009

Posted by witart in tauladan, teknologi.
Tags: , , ,
add a comment

Rp 650 Juta untuk “E-Procurement”
PENGADAAN : Rabu, 7 Januari 2009 | 03:00 WIB

Medan, Kompas – Niat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mewujudkan proses lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement sudah bulat. Bulan Januari ini menjadi akhir persiapan pengelola hingga sarana dan prasarananya.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyiapkan dana sebesar Rp 650 juta untuk membeli perangkat keras dan lunak sistem lelang elektronik tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara RE Nainggolan mengungkapkan, pada bulan Februari nanti semua proses lelang elektronik sudah harus bisa berjalan (on going). Bulan Januari ini adalah masa persiapan terakhir sebelum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah mendata proses pengadaan barang yang harus melalui lelang elektronik.

”Untuk tahap pertama ini mungkin ada didata beberapa pekerjaan di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang pengadaannya melalui lelang elektronik. Tahap ini yang bisa melalui lelang elektronik baru pengadaan barang, sementara untuk proyek fisik (jasa) kami butuh persiapan lebih lama lagi,” ujar Nainggolan.

Dia mengungkapkan, butuh waktu hingga lima tahun ke depan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa menerapkan e-procurement terhadap semua jenis pengadaan barang dan jasa.

Gedung disiapkan

Menurut Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Busral Manan, untuk tempat beroperasinya seluruh pekerjaan e-procurement, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan gedung di sayap kanan kantor lama gubernur. Gedung ini berada di depan kompleks Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan. (BIL)

sumber:
kompasCetak

Rp 207,95 miliar diselewengkan Januari 6, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Pemakaian DAK Amburadul
Desentralisasi : Selasa, 6 Januari 2009 | 00:52 WIB

Jakarta, Kompas – Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menunjukkan dana alokasi khusus sebesar Rp 207,95 miliar diselewengkan sepanjang tahun 2007. Ini adalah ekses negatif dari kecenderungan penyerahan kewenangan keuangan dari pusat ke daerah.

”Ini berkembang di tengah kecenderungan adanya penyerahan kewenangan fiskal ke daerah dan kecenderungan menguatnya legislatif di daerah. Ini menunjukkan adanya peningkatan temuan yang bisa mengarah ke TPK (tindak pidana korupsi),” ujar Kepala BPKP Didi Widayadi di Jakarta, Senin (5/1).

Pengawasan BPKP atas dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2007 dilakukan terhadap 373 pemerintah daerah dari total 434 pemda yang memperoleh DAK senilai Rp 17,1 triliun. Hasil pengawasan BPKP secara uji petik menunjukkan adanya penyimpangan DAK senilai Rp 207,93 miliar pada 133 pemda.

Di luar itu, BPKP mencatat adanya pengajuan kurang bayar DAK serta Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL) senilai Rp 530,4 miliar. Dari nilai tersebut, jumlah yang kembali ke kas negara mencapai Rp 63,01 miliar.

Pengamat Perimbangan Keuangan Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, penyebab utama terjadinya penyimpangan DAK adalah kelambatan daerah dalam menyerap DAK. Akibatnya, dalam kondisi terburu-buru, daerah sering mengalihkan penggunaan DAK dari rencana semula ke rekening yang tidak seharusnya.

”Perbaikan harus datang dari kesungguhan dan perencanaan matang daerah dalam memanfaatkan DAK sejak awal tahun anggaran,” katanya. (oin)

sumber:
kompasCetak

perlu reformasi birokrasi Januari 6, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
2 comments

Gaji para PNS berasal dari pajak rakyat banyak. Sebaiknya, aktivitas dan tugas PNS, tidak hanya peneliti, harus bisa dipertanggung-jawabkan.

Perlu Reformasi Birokrasi
PENELITI : Selasa, 6 Januari 2009 | 00:45 WIB

Jakarta, Kompas – Untuk menertibkan para peneliti yang terkadang mangkir dari tugasnya, dibutuhkan reformasi birokrasi. Namun, reformasi birokrasi itu hendaknya diiringi perbaikan remunerasi untuk pegawai.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Tatang Taufik, Minggu (4/1), mengatakan, reformasi birokrasi yang akan dijalankan di lembaga riset, khususnya di BPPT, hendaknya diiringi perbaikan remunerasi bagi pegawai sesuai beban dan prestasi kerjanya.

Problem pokok yang dihadapi pegawai yang mangkir antara lain karena mereka menganggap pekerjaannya tidak sesuai dengan ”minat”. Karena itu, solusi yang mungkin ditawarkan adalah memutasinya ke lembaga atau instansi pemerintah lain yang dinilai sesuai minat, termasuk ke pemerintah daerah, tentunya apabila tersedia formasi dan sepersetujuan kedua pihak.

Pilihan selanjutnya adalah menawarkan ”cuti di luar tanggungan negara” untuk mereka yang memenuhi persyaratan dan berlaku ketentuan peraturan perundangan bagi yang bersangkutan atas hal ini.

Alternatif lain adalah menawarkan pensiun dini bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan.

Atau, mereka difasilitasi untuk bekerja di organisasi nonpemerintah yang diminatinya dan mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat.

”Apabila alternatif itu tidak dapat diterapkan dan pegawai bersangkutan tetap tidak menaati tugasnya, jalan terakhir adalah proses pemberhentian dengan tidak hormat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Tatang. (YUN)

sumber:
kompasCetak

KPK ingin masyarakat laporkan gratifikasi pejabat Januari 5, 2009

Posted by witart in contoh buruk, gratifikasi.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

KPK Ingin Masyarakat Laporkan Gratifikasi Pejabat Seperti di AS
Rachmadin Ismail – detikNews : Senin, 05/01/2009 17:58 WIB

Jakarta – Menteri luar negeri AS Condolezza Rice dan Presiden AS George Walker Bush merupakan pejabat publik AS yang paling banyak dilaporkan oleh warganya menerima gratifikasi atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

Melihat hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama.

“Masyarakat pun boleh melaporkan adanya penerima gratifikasi yang diterima oleh pejabat tertentu. Kalau di Amerika, masyarakat juga bisa melaporkan ada indikasi gratifikasi,” ujar wakil ketua KPK Muhammad Jasin di Gedung KPK, JL HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2009).

Jasin juga kembali mengingatkan semua pejabat negara dilarang menerima segala bentuk pemberian yang terkait dengan tugas atau pekerjaan atau jabatannya. Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Pegawai negeri yang wajib melaporkan gratifikasi terdiri dari unsur pemerintahan, termasuk presiden,” imbuhnya.

Kewajiban lapor tersebut mulai berlaku selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi. Baru kemudian pimpinan KPK akan menetapkan status kepemilikan bingkisan atau pemberian lainnya tersebut. (mad/gah)

sumber:
detikNews

kerusakan situs majapahit sudah parah Januari 5, 2009

Posted by witart in contoh buruk.
Tags: , , ,
2 comments

Link : kerusakan-situs-akan-direhabilitasi

Pemberi Informasi Mendadak Dimutasi
Kerusakan Situs Majapahit Sudah Parah
Senin, 5 Januari 2009 | 00:46 WIB

Mojokerto, Kompas – Endro Waluyo, Kepala Subkelompok Registrasi di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, secara mendadak dipindahtugaskan ke Museum Trinil di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Alasan pemindahan itu karena Endro dianggap telah membocorkan informasi tentang pembangunan Pusat Informasi Majapahit kepada dunia luar.

respon heptaDesain :

o. desain trowulan
o. kronologiPIM

respon polri :

Pengelola Wajib Laporkan Kerusakan
Situs Trowulan : Rabu, 7 Januari 2009 | 00:20 WIB

Jakarta, Kompas – Pihak pengelola situs sejarah atau kawasan cagar budaya wajib melaporkan kepada polisi jika terjadi perusakan. Meski demikian, jika pengelola tidak melapor, polisi dapat langsung memproses perkara tersebut secara hukum tanpa menunggu pengaduan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Senin (5/1). Seperti diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 9, 28, dan 29 mengamanatkan setiap orang wajib melaporkan peristiwa kerusakan atau hilangnya benda cagar budaya kepada pemerintah selambat-lambatnya 14 hari sejak diketahui rusak atau hilang. Jika tidak melapor, hal itu merupakan tindak pidana pelanggaran.

sumber

respon pemerintah :

Menbudpar: Pusat Informasi Majapahit Akan Didesain Ulang

JAKARTA, SENIN – Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Minggu (4/1) malam, mengaku telah menghentikan sementara proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit yang dibangun di atas situs bersejarah Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Penghentian sementara itu dilakukan untuk menghindari pro dan kontra pembangunan proyek mega Taman Majapahit.

sumber

Endro Waluyo yang dihubungi melalui telepon pekan lalu mengatakan, ia pasrah dengan keputusan atasannya tersebut. ”SK pemindahan sudah saya terima dan saya siap melaksanakan tugas di tempat baru meski harus pindah 140 kilometer jauhnya dari rumah secara tiba-tiba,” ujar Endro.

Menurut Endro, surat keputusan (SK) tersebut disampaikan pada Selasa (31/12) dan sudah efektif berlaku Senin ini. Artinya, hari ini Endro telah mulai bertugas di Museum Trinil di Kabupaten Ngawi.

”Alasan pemindahan saya disampaikan di depan banyak orang saat apel pagi. Bahkan, banyak masalah pribadi dibeberkan di hadapan banyak orang, tetapi saya terima saja karena saya yakin yang saya lakukan tidak salah,” ujarnya.

Pembangunan

Pemindahan Endro ini berkaitan dengan merebaknya polemik di sekitar pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di atas lahan situs purbakala Segaran III dan IV di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pembangunan PIM, yang merupakan tahap awal dari pembangunan Majapahit Park, itu dilakukan sejak 22 November 2008 dan telah merusak situs purbakala bekas ibu kota Kerajaan Majapahit di bawahnya.

Gejala kerusakan itu mulai tercium kalangan arkeolog sejak awal proses penggalian melalui informasi dari orang-orang di lingkungan PIM lama (dulunya Balai Penyelamatan Arca atau Museum Trowulan) dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim.

Tanggal 5 Desember, sebuah tim evaluasi yang dibentuk Direktorat Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengunjungi lokasi dan menemukan gejala perusakan situs. ”Saat itu juga tim merekomendasikan agar proses penggalian dihentikan sementara sambil menunggu penelitian arkeologi di situs penting ini,” kata ketua tim evaluasi, Prof Dr Mundardjito, yang juga arkeolog senior dari Universitas Indonesia.

Selain Mundardjito, tim evaluasi tersebut beranggotakan Ir Arya Abieta, mewakili Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); Ir Osrifoel Oesman dari UI; Dr Daud Aris Tanudirdjo dari Universitas Gadjah Mada (UGM); dan Ketua Perkumpulan Peduli Majapahit Gotrah Wilwatikta Anam Anis SH.

Memberi informasi

Endro mengakui bahwa sejak kedatangan pertama tim evaluasi, dia telah mendampingi tim dan memberikan informasi serta data selengkapnya. ”Tim itu diperintahkan oleh Direktur Purbakala, yang artinya atasan saya juga. Jadi, apa yang saya lakukan tidak menyimpang dari tugas dan kewajiban saya,” ujar Endro.

Akan tetapi, rekomendasi tim tersebut diabaikan oleh pelaksana lapangan dan proses penggalian, bahkan pengecoran beton, mulai dilaksanakan. Informasi tersebut terus disampaikan Endro kepada Mundardjito, sampai akhirnya arkeolog senior dari UI tersebut mengunjungi kembali lokasi pembangunan pada tanggal 15 Desember. ”Saat itu kerusakannya sudah parah,” tutur Mundardjito.

Dari hasil kunjungan lapangan kedua ini, beserta bukti foto-foto kerusakan yang terjadi, Mundardjito memberi pemaparan kepada Dirjen Sejarah dan Purbakala beserta jajarannya di Jakarta tanggal 19 Desember. Hingga akhirnya diputuskan agar seluruh proses pembangunan dihentikan. Keputusan inilah yang rupanya membuat gerah para pelaksana pembangunan di lapangan.

Namun, setelah keputusan penghentian tanggal 19 Desember itu, salah satu anggota tim evaluasi, Anam Anis, yang tinggal di Mojokerto masih menyaksikan pembangunan terus dilanjutkan keesokan harinya. Bahkan, saat Kompas mengunjungi lokasi pembangunan, perkembangan pekerjaan konstruksi sudah jauh lebih maju dibandingkan pada saat Mundardjito mengunjungi lokasi itu tanggal 15 Desember.

Kesalahan

Dihubungi secara terpisah, Kepala BP3 Jatim I Made Kusumajaya mengatakan, alasan pemindahan Endro karena yang bersangkutan telah berbuat terlalu banyak kesalahan. ”(Memberikan informasi) itu hanya salah satu (kesalahan) saja. Mengapa ia tidak menggunakan jalur birokrasi sebagai bagian dari sebuah tim. Tidak etis dia sebagai PNS melakukan hal seperti itu,” kata Made.

Menurut Made, sebagai seorang arkeolog dalam tim pembangunan PIM, apa yang dilakukan Endro telah melampaui wewenangnya. (DHF/INK)

sumber:
kompasCetak

temuan rekening liar mencapai Rp 20 triliun Januari 3, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : rekening Dephukkam

Temuan Rekening Liar Mencapai Rp 20 triliun
Jum’at, 15 Juni 2007 | 12:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Keuangan akhirnya melansir temuan rekening yang tidak dilaporkan atau liar versi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006. Jumlah rekening tersebut sebanyak 2.396 rekening senilai Rp 2,7 triliun. Total sejak 2004, jumlah rekening liar yang ditemukan sebanyak 5.591 rekening senilai Rp 20 trilun.

(lebih…)