jump to navigation

PAD pajak kendaraan berpotensi menguap Januari 31, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , , , ,
2 comments

PAD Pajak Kendaraan Berpotensi Menguap

Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).

Data Versi Dispenda Dipertanyakan
Indo Pos, 28-November-2005

SURABAYA – Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo. Ada kesan, Dispenda sengaja mengecilkan jumlah kendaraan bermotor untuk mempermainkan target pendapatan pemprov.

Menurut data terakhir Gaikindo, (Indo Pos, 28-November-2005)

mobil penumpang 777.654 unit
mobil beban (pribadi) 395.616 unit
bus 19.983 unit
sepeda motor 4.200.149 unit

Nah, data Gaikindo itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan versi Dispenda. Menurut data Dispenda, jumlah total kendaraan roda empat dan dua di Jatim sebanyak 5.289.726 unit. Artinya, ada selisih sebesar 103.676 kendaraan.

Perbedaan data itu tentu saja memantik kecurigaan para anggota DPRD Jatim. Salah satunya adalah Sudono Syueb, anggota komisi C. “Saya juga tahu mengenai perbedaan data itu. Ini kan agak janggal. Data siapa yang benar?” ujarnya.

Warga Perum Bhayangkara tersebut mengaku akan memeriksa lagi data jumlah kendaraan versi Dispenda. Dia tidak ingin ada oknum pemprov yang sengaja memperkecil data kendaraan untuk memperbesar “ceperannya”.

Jika data Gaikindo ternyata valid, menurut Sudono, berarti potensi PAD pemprov yang menguap berkisar Rp Rp 250 miliar. Prediksi tersebut hanya mengambil dari selisih jumlah kendaraan roda empat yang mencapai 354.832 unit. “Sesuai hasil kunjungan ke Banten, Manado, dan beberapa daerah lain, potensi pendapatan untuk 100 ribu kendaraan biasanya dipatok Rp 100 miliar. Jadi, kalau selisihnya 300 ribu lebih, potensi PAD yang hilang bisa mencapai Rp 250 miliar,” paparnya.

Sekadar diketahui, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan sumber pendapatan utama pemprov. Tahun ini, PKB mampu menghasilkan fulus sebesar Rp 1 triliun, BBNKB Rp 1,097 triliun, dan PBBKB mencapai Rp 321 miliar. Tapi, jika Dispenda keliru mencatat jumlah kendaraan, potensi pendapatan Dispenda seharusnya bisa dipatok jauh di atas target yang sekarang.

Sudono mengaku sudah pernah mengklarifikasi masalah itu kepada Kadispeda Sukardi. “Waktu itu, dia berdalih bahwa data Gaikindo merupakan akumulasi dari total kendaraan tanpa memperhitungkan adanya kendaraan yang rusak atau hancur,” katanya. “Saya bukannya menuduh Dispenda yang tidak-tidak. Tapi, perbedaan data itu patut disikapi,” ujar politisi asal PAN ini.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dispenda Ahmad Sukardi belum bisa dikonfirmasi. Dikonfirmasi berkali-kali hingga tadi malam, telepon selulernya tidak diaktifkan. (oni)

sumber:
pajak2000.Com

yang relevan:
Pajak Ditarik, Jalan Tetap Rusak

e-Procurement Sumatra Utara Januari 7, 2009

Posted by witart in tauladan, teknologi.
Tags: , , ,
add a comment

Rp 650 Juta untuk “E-Procurement”
PENGADAAN : Rabu, 7 Januari 2009 | 03:00 WIB

Medan, Kompas – Niat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mewujudkan proses lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement sudah bulat. Bulan Januari ini menjadi akhir persiapan pengelola hingga sarana dan prasarananya.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyiapkan dana sebesar Rp 650 juta untuk membeli perangkat keras dan lunak sistem lelang elektronik tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara RE Nainggolan mengungkapkan, pada bulan Februari nanti semua proses lelang elektronik sudah harus bisa berjalan (on going). Bulan Januari ini adalah masa persiapan terakhir sebelum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah mendata proses pengadaan barang yang harus melalui lelang elektronik.

”Untuk tahap pertama ini mungkin ada didata beberapa pekerjaan di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang pengadaannya melalui lelang elektronik. Tahap ini yang bisa melalui lelang elektronik baru pengadaan barang, sementara untuk proyek fisik (jasa) kami butuh persiapan lebih lama lagi,” ujar Nainggolan.

Dia mengungkapkan, butuh waktu hingga lima tahun ke depan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa menerapkan e-procurement terhadap semua jenis pengadaan barang dan jasa.

Gedung disiapkan

Menurut Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Busral Manan, untuk tempat beroperasinya seluruh pekerjaan e-procurement, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan gedung di sayap kanan kantor lama gubernur. Gedung ini berada di depan kompleks Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan. (BIL)

sumber:
kompasCetak

KPK ingin masyarakat laporkan gratifikasi pejabat Januari 5, 2009

Posted by witart in contoh buruk, gratifikasi.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

KPK Ingin Masyarakat Laporkan Gratifikasi Pejabat Seperti di AS
Rachmadin Ismail – detikNews : Senin, 05/01/2009 17:58 WIB

Jakarta – Menteri luar negeri AS Condolezza Rice dan Presiden AS George Walker Bush merupakan pejabat publik AS yang paling banyak dilaporkan oleh warganya menerima gratifikasi atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

Melihat hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama.

“Masyarakat pun boleh melaporkan adanya penerima gratifikasi yang diterima oleh pejabat tertentu. Kalau di Amerika, masyarakat juga bisa melaporkan ada indikasi gratifikasi,” ujar wakil ketua KPK Muhammad Jasin di Gedung KPK, JL HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2009).

Jasin juga kembali mengingatkan semua pejabat negara dilarang menerima segala bentuk pemberian yang terkait dengan tugas atau pekerjaan atau jabatannya. Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Pegawai negeri yang wajib melaporkan gratifikasi terdiri dari unsur pemerintahan, termasuk presiden,” imbuhnya.

Kewajiban lapor tersebut mulai berlaku selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi. Baru kemudian pimpinan KPK akan menetapkan status kepemilikan bingkisan atau pemberian lainnya tersebut. (mad/gah)

sumber:
detikNews

kerusakan situs majapahit sudah parah Januari 5, 2009

Posted by witart in contoh buruk.
Tags: , , ,
2 comments

Link : kerusakan-situs-akan-direhabilitasi

Pemberi Informasi Mendadak Dimutasi
Kerusakan Situs Majapahit Sudah Parah
Senin, 5 Januari 2009 | 00:46 WIB

Mojokerto, Kompas – Endro Waluyo, Kepala Subkelompok Registrasi di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, secara mendadak dipindahtugaskan ke Museum Trinil di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Alasan pemindahan itu karena Endro dianggap telah membocorkan informasi tentang pembangunan Pusat Informasi Majapahit kepada dunia luar.

respon heptaDesain :

o. desain trowulan
o. kronologiPIM

respon polri :

Pengelola Wajib Laporkan Kerusakan
Situs Trowulan : Rabu, 7 Januari 2009 | 00:20 WIB

Jakarta, Kompas – Pihak pengelola situs sejarah atau kawasan cagar budaya wajib melaporkan kepada polisi jika terjadi perusakan. Meski demikian, jika pengelola tidak melapor, polisi dapat langsung memproses perkara tersebut secara hukum tanpa menunggu pengaduan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Senin (5/1). Seperti diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 9, 28, dan 29 mengamanatkan setiap orang wajib melaporkan peristiwa kerusakan atau hilangnya benda cagar budaya kepada pemerintah selambat-lambatnya 14 hari sejak diketahui rusak atau hilang. Jika tidak melapor, hal itu merupakan tindak pidana pelanggaran.

sumber

respon pemerintah :

Menbudpar: Pusat Informasi Majapahit Akan Didesain Ulang

JAKARTA, SENIN – Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Minggu (4/1) malam, mengaku telah menghentikan sementara proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit yang dibangun di atas situs bersejarah Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Penghentian sementara itu dilakukan untuk menghindari pro dan kontra pembangunan proyek mega Taman Majapahit.

sumber

Endro Waluyo yang dihubungi melalui telepon pekan lalu mengatakan, ia pasrah dengan keputusan atasannya tersebut. ”SK pemindahan sudah saya terima dan saya siap melaksanakan tugas di tempat baru meski harus pindah 140 kilometer jauhnya dari rumah secara tiba-tiba,” ujar Endro.

Menurut Endro, surat keputusan (SK) tersebut disampaikan pada Selasa (31/12) dan sudah efektif berlaku Senin ini. Artinya, hari ini Endro telah mulai bertugas di Museum Trinil di Kabupaten Ngawi.

”Alasan pemindahan saya disampaikan di depan banyak orang saat apel pagi. Bahkan, banyak masalah pribadi dibeberkan di hadapan banyak orang, tetapi saya terima saja karena saya yakin yang saya lakukan tidak salah,” ujarnya.

Pembangunan

Pemindahan Endro ini berkaitan dengan merebaknya polemik di sekitar pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di atas lahan situs purbakala Segaran III dan IV di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pembangunan PIM, yang merupakan tahap awal dari pembangunan Majapahit Park, itu dilakukan sejak 22 November 2008 dan telah merusak situs purbakala bekas ibu kota Kerajaan Majapahit di bawahnya.

Gejala kerusakan itu mulai tercium kalangan arkeolog sejak awal proses penggalian melalui informasi dari orang-orang di lingkungan PIM lama (dulunya Balai Penyelamatan Arca atau Museum Trowulan) dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim.

Tanggal 5 Desember, sebuah tim evaluasi yang dibentuk Direktorat Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengunjungi lokasi dan menemukan gejala perusakan situs. ”Saat itu juga tim merekomendasikan agar proses penggalian dihentikan sementara sambil menunggu penelitian arkeologi di situs penting ini,” kata ketua tim evaluasi, Prof Dr Mundardjito, yang juga arkeolog senior dari Universitas Indonesia.

Selain Mundardjito, tim evaluasi tersebut beranggotakan Ir Arya Abieta, mewakili Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); Ir Osrifoel Oesman dari UI; Dr Daud Aris Tanudirdjo dari Universitas Gadjah Mada (UGM); dan Ketua Perkumpulan Peduli Majapahit Gotrah Wilwatikta Anam Anis SH.

Memberi informasi

Endro mengakui bahwa sejak kedatangan pertama tim evaluasi, dia telah mendampingi tim dan memberikan informasi serta data selengkapnya. ”Tim itu diperintahkan oleh Direktur Purbakala, yang artinya atasan saya juga. Jadi, apa yang saya lakukan tidak menyimpang dari tugas dan kewajiban saya,” ujar Endro.

Akan tetapi, rekomendasi tim tersebut diabaikan oleh pelaksana lapangan dan proses penggalian, bahkan pengecoran beton, mulai dilaksanakan. Informasi tersebut terus disampaikan Endro kepada Mundardjito, sampai akhirnya arkeolog senior dari UI tersebut mengunjungi kembali lokasi pembangunan pada tanggal 15 Desember. ”Saat itu kerusakannya sudah parah,” tutur Mundardjito.

Dari hasil kunjungan lapangan kedua ini, beserta bukti foto-foto kerusakan yang terjadi, Mundardjito memberi pemaparan kepada Dirjen Sejarah dan Purbakala beserta jajarannya di Jakarta tanggal 19 Desember. Hingga akhirnya diputuskan agar seluruh proses pembangunan dihentikan. Keputusan inilah yang rupanya membuat gerah para pelaksana pembangunan di lapangan.

Namun, setelah keputusan penghentian tanggal 19 Desember itu, salah satu anggota tim evaluasi, Anam Anis, yang tinggal di Mojokerto masih menyaksikan pembangunan terus dilanjutkan keesokan harinya. Bahkan, saat Kompas mengunjungi lokasi pembangunan, perkembangan pekerjaan konstruksi sudah jauh lebih maju dibandingkan pada saat Mundardjito mengunjungi lokasi itu tanggal 15 Desember.

Kesalahan

Dihubungi secara terpisah, Kepala BP3 Jatim I Made Kusumajaya mengatakan, alasan pemindahan Endro karena yang bersangkutan telah berbuat terlalu banyak kesalahan. ”(Memberikan informasi) itu hanya salah satu (kesalahan) saja. Mengapa ia tidak menggunakan jalur birokrasi sebagai bagian dari sebuah tim. Tidak etis dia sebagai PNS melakukan hal seperti itu,” kata Made.

Menurut Made, sebagai seorang arkeolog dalam tim pembangunan PIM, apa yang dilakukan Endro telah melampaui wewenangnya. (DHF/INK)

sumber:
kompasCetak

temuan rekening liar mencapai Rp 20 triliun Januari 3, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : rekening Dephukkam

Temuan Rekening Liar Mencapai Rp 20 triliun
Jum’at, 15 Juni 2007 | 12:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Keuangan akhirnya melansir temuan rekening yang tidak dilaporkan atau liar versi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006. Jumlah rekening tersebut sebanyak 2.396 rekening senilai Rp 2,7 triliun. Total sejak 2004, jumlah rekening liar yang ditemukan sebanyak 5.591 rekening senilai Rp 20 trilun.

(lebih…)

pengawasan harus segencar di DPR Januari 2, 2009

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , , ,
add a comment

Anggaran Kementerian Rawan
Pengawasan Harus Segencar di DPR
Jumat, 2 Januari 2009 | 00:21 WIB

Jakarta, Kompas – Anggaran di sejumlah kementerian dari sisi jumlah jauh lebih besar daripada di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, potensi penyimpangan pun cukup besar. Namun, pengawasan terhadap penggunaan anggaran di kementerian belum segencar yang terjadi di DPR.

Demikian hasil pengamatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang, anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dan Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam soal pengawasan anggaran dalam perbincangan dengan Kompas, Rabu (31/12).

Menurut Aritonang, semakin besar anggaran yang diterima, semakin besar pula potensi penyimpangannya. Oleh karena itu, dalam menentukan prioritas audit, BPK memerhatikan besaran anggaran, selain soal kaitannya pada hajat hidup orang banyak. Misalnya, anggaran di Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 hanya belasan triliun, tahun 2009 menjadi Rp 51,98 triliun. ”Saya termasuk yang khawatir,” ujarnya.

Sistem administrasi keuangan di departemen-departemen sudah berjalan lebih lama dan memiliki pengawas internal. Namun, berbagai penyimpangan tetap terjadi. Hal itu terbukti dari banyaknya kementerian yang hasil auditnya berstatus disclaimer, tidak dapat dinilai. ”Potensi penyimpangannya sama saja. Semuanya harus gencar diawasi seperti di DPR,” katanya.

Menurut Abdullah, pengawasan anggaran di kementerian belum segencar pada DPR. Dicontohkan, soal penggunaan anggaran pengadaan laptop di DPR banyak mendapat sorotan publik. Namun, soal pemberian berbagai tunjangan dan fasilitas yang ada di departemen-departemen tidak menjadi polemik.

Hasil audit BPK yang menunjukkan bahwa banyak pengelolaan anggaran di departemen berstatus disclaimer, menurutnya, merupakan bukti masih buruknya pengelolaan keuangan di kementerian atau lembaga. Sistem keuangan di kementerian juga jauh lebih tertutup ketimbang di DPR.

”Keterbukaan pembahasan anggaran menjadi pintu masuk untuk membedah penyelewengan anggaran,” tuturnya.

Modus penyimpangan

Arif Nur Alam juga menegaskan, pengelolaan anggaran di kementerian sangat rawan korupsi. Dicontohkan, soal anggaran pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia berupa beasiswa pendidikan S-2, S-3, atau pelatihan.

”Modusnya diberikan kepada keluarga elite tertentu. Alokasi pengadaan barang dan jasa juga dikuasai perusahaan keluarga atau kroni pejabat. Belum lagi pemotongan atau penangguhan gaji atau honor pendidik serta pendataan penerima anggaran,” ujarnya.

Penyimpangan anggaran di kementerian ini, menurut Arif, sesungguhnya telah banyak disorot BPK. Problemnya, DPR atau komisi-komisi di DPR, sebagai mitra kerja dari kementerian, belum maksimal melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja. ”Di sisi lain KPK atau aparat lain belum fokus (soal ini) secara seimbang,” katanya. (SUT)

sumber:
kompasCetak

pengusaha bus sulit turunkan tarif Januari 1, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , , ,
add a comment

Pengakuan (transparansi) biaya-biaya ini perlu diaudit oleh lembaga yang kompeten dan independen.

Pengusaha Bus Sulit Turunkan Tarif
Selasa, 16 Desember 2008 | 17:23 WIB

BANDUNG, TRIBUN – Permintaan masyarakat agar tarif angkutan umum turun menyusul turunnya harga solar menjadi Rp 4.800 dari harga semula Rp 5.500, sulit dipenuhi para pengusaha bus. Turunnya harga solar belum cukup untuk menggantikan pembelian suku cadang.

(lebih…)

panpel copa diminta transparan Januari 1, 2009

Posted by witart in olahraga.
Tags: , , ,
add a comment

Panpel Copa Diminta Transparan
Tribun Jabar/Gani Kurniawan : Kamis, 1 Januari 2009 | 02:07 WIB

BANDUNG, TRIBUN-Panitia pelaksana (Panpel) pertandingan Persib di ajang Copa Indonesia dituntut lebih transparan terutama soal pendapatan dari setiap pertandingan. Panpel Copa juga diharapkan ikut memberikan kontribusi pada tim Persib. Demikian ditegaskan Wakil Manajer Persib, H Umuh Muhtar.

(lebih…)

menertibkan rekening liar Desember 25, 2008

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Melucuti dengan Tegas Semua Rekening Liar
Rabu, 24 Desember 2008 00:03 WIB

RUPANYA hebat benar sikap kepala batu banyak pejabat negara di negeri ini sehingga berani menolak membubarkan rekening liar. Itulah keras kepala yang menunjukkan perlawanan, tepatnya pembangkangan terhadap kemauan politik untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berulang kali mencanangkan agar rekening liar itu ditutup dan uangnya diserahkan ke kas negara. Menteri pun telah membentuk tim untuk menertibkan rekening liar itu.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pemegang rekening liar itu semakin keras kepala menolak menutup rekening liar yang dimilikinya. Banyak pejabat negara tetap bersikukuh mempertahankannya.

(lebih…)

ganti karpet dan pencantuman label pohon Desember 13, 2008

Posted by witart in tauladan.
Tags: , , , , ,
add a comment

Istana Ganti Karpet dan Pohon-pohon Diberi Nama
Sabtu, 13 Desember 2008 | 06:23 WIB

Di jajaran birokrasi pemerintahan, sudah lama ada kebiasaan di akhir tahun anggaran membuat proyek ”baru” dan sifatnya dadakan. Proyek ”baru” tersebut sering dituding sebagai cara ramai-ramai birokrasi ”menghabisi” sisa anggaran departemen supaya seluruh anggarannya bisa terserap dan tahun depan bisa mengajukan yang lebih besar lagi.

Di Istana Negara dan Istana Merdeka, penggantian karpet merahnya oleh pengelola Rumah Tangga Istana baru-baru ini sempat dituduh melakukan kebiasaan tersebut.

Di Istana Wakil Presiden juga ada tuduhan sejenis. Pasalnya, tiba-tiba semua pohon dan tanaman besar di halaman Istana Wapres ditempeli papan nama yang bertuliskan nama jenis pohon. Padahal, sebelumnya pohon dan tanaman itu tak bernama. Seorang staf di Istana Wapres sempat berkomentar, ”proyek” kecil-kecilan itu untuk menghabiskan anggaran Sekretariat Wapres yang masih tersisa.

Membantah

Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Achmad Rusdi membantah. ”Penggantian karpet itu sudah kami rencanakan setahun lalu, bukan untuk menghabiskan anggaran akhir tahun,” ujarnya, seraya menyebut karpet merah itu belum diganti sejak Presiden Megawati Soekarnoputri.

Deputi Seswapres Bidang Administrasi Henry Sulistyo mengatakan, ”Pembuatan papan nama pohon itu sudah direncanakan lama, namun realisasinya baru sekarang. Tidak benar sekadar menghabiskan anggaran.”

Diakui Henry, pembuatan sekitar 100 papan nama itu nilainya di bawah Rp 50 juta.

Namun, di mata Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Hekinus Manao, kecenderungan sejumlah birokrasi pemerintah menghabiskan dana di akhir tahun anggaran sudah lama menjadi keprihatinannya.

Sumber :
kompasCom