jump to navigation

Rekening Liar Mulai Diselidiki Januari 21, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , ,
add a comment

Link : Rekening Liar

Rekening Liar Mulai Diselidiki
MA Klarifikasi ke KPK
Selasa, 20 Januari 2009 | 00:29 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi telah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan keberadaan rekening liar di sejumlah lembaga. Terkait penyelidikan ini, Senin (19/1), Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Nurhadi datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi.

”Semua rekening itu diselidiki. Akhir bulan ini mungkin sudah ada laporan perkembangan penyelidikan,” ungkap Ketua KPK Antasari Azhar, Senin (19/1) di Jakarta.

Untuk menyelidiki kasus ini, lanjut dia, KPK juga telah minta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat pergerakan uang yang ada di berbagai rekening itu, seperti dari mana asalnya dan digunakan untuk keperluan apa saja.

Rekening liar yang tengah diselidiki KPK ini berasal dari laporan Departemen Keuangan. Rekening itu paling banyak ada di MA, yakni sebanyak 102 rekening, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 66 rekening, Departemen Dalam Negeri (36 rekening), Departemen Pertanian (32 rekening), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (21 rekening), BP Migas (dua rekening), serta Departemen Sosial (satu rekening). Untuk rekening di Depsos, dari laporan Depkeu, saat ini sudah terklarifikasi.

Depkeu berharap pada Maret 2009 sudah dapat menerima laporan tentang perkembangan penyelidikan keberadaan rekening liar itu dari KPK. Jadi masalah ini dapat dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah yang akan dilakukan pada akhir bulan Maret (Kompas, 10/1).

Belum dapat dibuka

Dengan alasan masih penyelidikan, Antasari menyatakan, sampai sekarang hasilnya belum dapat dibuka untuk masyarakat luas. Namun, modus keberadaan dan penggunaan berbagai rekening itu diketahui relatif sama. ”Jika ditemukan unsur korupsi, KPK pasti akan turun tangan,” ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, terkait penyelidikan keberadaan rekening liar di MA, Senin, KPK sudah meminta klarifikasi dari Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi.

Di Gedung MA, Jakarta, Senin, Ketua MA Harifin A Tumpa menjelaskan, dari 102 rekening temuan Departemen Keuangan di lembaganya, sebanyak 100 rekening di antaranya ada di pengadilan negeri. Adapun dua rekening lain ada di MA, yaitu rekening biaya perkara dan rekening anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Harifin mengaku sudah memerintahkan pengadilan negeri yang memiliki rekening itu untuk segera membereskannya. Nantinya setiap pengadilan negeri hanya diperbolehkan memiliki dua rekening. (ANA/NWO)

sumber:
kompasCetak

Iklan

Kronologi response pemerintah terhadap rekening liar… Januari 6, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , ,
add a comment

Link : Temuan rekening liar

Kronologi response pemerintah terhadap rekening liar…

Depkeu Minta KPK Telusuri Seluruh Rekening Liar
Selasa, 6 Januari 2009 | 20:44 WIB
JAKARTA, SELASA — Departemen Keuangan berharap Tim Pemeriksa Rekening Liar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya meneliti rekening yang sudah ditutup dan dananya tidak dilaporkan ke Kantor Kas Negara. Akan tetapi, justru memeriksa semua rekening liar yang telah dilaporkan kepadanya beberapa waktu lalu.

Dengan meneliti semua rekening yang dilaporkan Depkeu, diharapkan potensi dana yang ada di rekening tersebut dapat ditarik menjadi sumber penerimaan negara baru.
Telusuri seluruh rekening liar
Sofyan: Rekening Liar di BUMN Sudah Ditertibkan
Selasa, 30 Desember 2008 | 12:35 WIB
JAKARTA, SELASA — Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil membantah adanya rekening liar di Kementerian BUMN terkait temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang adanya menemukan tiga rekening liar di BUMN. “Masa sih. Saya tidak melihat ada rekening liar di BUMN,” kata Sofyan, di Jakarta, Selasa (30/12).
rekening liar bumn sudah ditertibkan ???
Petugas Penindakan KPK Masuk Tim Khusus Rekening Liar
PERSDA/BIAN HARNANSA : Jumat, 26 Desember 2008 | 13:33 WIB
JAKARTA, JUMAT — Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan petugas penindakan dalam tim khusus rekening liar. Ini memungkinkan penindakan secepatnya jika ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi.
petugas penindakan KPK
Telusuri Rekening Liar, KPK Bentuk Tim Khusus
PERSDA/BIAN HARNANSA : Selasa, 23 Desember 2008 | 16:36 WIB
JAKARTA, SELASA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk tim khusus untuk menelusuri rekening liar di setiap departemen pada awal 2009. Setiap departemen akan dipegang oleh dua hingga tiga orang pegawai KPK.
telusuri rekening liar (2)
Depkeu: Investigasi 260 Rekening Liar Departemen
Senin, 13 Oktober 2008 | 20:12 WIB
JAKARTA, SENIN- Departemen Keuangan akan meminta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit investigasi terhadap 260 rekening liar milik departemen dan kementerian serta lembaga yang hingga kini tidak jelas keberadaannya. Rekening-rekening liar itu juga mengindikasikan adanya penyimpangan. Total nilai rekening tersebut tercatat mencapai Rp 314,2 miliar.

Pada Februari tahun lalu, sudah diumumkan ke publik jumlah rekening yang masih diseleksi sebanyak 32.000 rekening. Namun, pada invetarisasi rekening lainnya, Agustus 2007, jumlah rekening yang harus diklarifikasi bertambah jumlahnya menjadi sekitar 34.000 rekening.
investigasi 260 rekening liar
Masih ada lagi ????
😦

KPK ingin masyarakat laporkan gratifikasi pejabat Januari 5, 2009

Posted by witart in contoh buruk, gratifikasi.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

KPK Ingin Masyarakat Laporkan Gratifikasi Pejabat Seperti di AS
Rachmadin Ismail – detikNews : Senin, 05/01/2009 17:58 WIB

Jakarta – Menteri luar negeri AS Condolezza Rice dan Presiden AS George Walker Bush merupakan pejabat publik AS yang paling banyak dilaporkan oleh warganya menerima gratifikasi atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

Melihat hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama.

“Masyarakat pun boleh melaporkan adanya penerima gratifikasi yang diterima oleh pejabat tertentu. Kalau di Amerika, masyarakat juga bisa melaporkan ada indikasi gratifikasi,” ujar wakil ketua KPK Muhammad Jasin di Gedung KPK, JL HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2009).

Jasin juga kembali mengingatkan semua pejabat negara dilarang menerima segala bentuk pemberian yang terkait dengan tugas atau pekerjaan atau jabatannya. Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Pegawai negeri yang wajib melaporkan gratifikasi terdiri dari unsur pemerintahan, termasuk presiden,” imbuhnya.

Kewajiban lapor tersebut mulai berlaku selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi. Baru kemudian pimpinan KPK akan menetapkan status kepemilikan bingkisan atau pemberian lainnya tersebut. (mad/gah)

sumber:
detikNews