jump to navigation

PAD pajak kendaraan berpotensi menguap Januari 31, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , , , ,
2 comments

PAD Pajak Kendaraan Berpotensi Menguap

Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).

Data Versi Dispenda Dipertanyakan
Indo Pos, 28-November-2005

SURABAYA – Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo. Ada kesan, Dispenda sengaja mengecilkan jumlah kendaraan bermotor untuk mempermainkan target pendapatan pemprov.

Menurut data terakhir Gaikindo, (Indo Pos, 28-November-2005)

mobil penumpang 777.654 unit
mobil beban (pribadi) 395.616 unit
bus 19.983 unit
sepeda motor 4.200.149 unit

Nah, data Gaikindo itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan versi Dispenda. Menurut data Dispenda, jumlah total kendaraan roda empat dan dua di Jatim sebanyak 5.289.726 unit. Artinya, ada selisih sebesar 103.676 kendaraan.

Perbedaan data itu tentu saja memantik kecurigaan para anggota DPRD Jatim. Salah satunya adalah Sudono Syueb, anggota komisi C. “Saya juga tahu mengenai perbedaan data itu. Ini kan agak janggal. Data siapa yang benar?” ujarnya.

Warga Perum Bhayangkara tersebut mengaku akan memeriksa lagi data jumlah kendaraan versi Dispenda. Dia tidak ingin ada oknum pemprov yang sengaja memperkecil data kendaraan untuk memperbesar “ceperannya”.

Jika data Gaikindo ternyata valid, menurut Sudono, berarti potensi PAD pemprov yang menguap berkisar Rp Rp 250 miliar. Prediksi tersebut hanya mengambil dari selisih jumlah kendaraan roda empat yang mencapai 354.832 unit. “Sesuai hasil kunjungan ke Banten, Manado, dan beberapa daerah lain, potensi pendapatan untuk 100 ribu kendaraan biasanya dipatok Rp 100 miliar. Jadi, kalau selisihnya 300 ribu lebih, potensi PAD yang hilang bisa mencapai Rp 250 miliar,” paparnya.

Sekadar diketahui, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan sumber pendapatan utama pemprov. Tahun ini, PKB mampu menghasilkan fulus sebesar Rp 1 triliun, BBNKB Rp 1,097 triliun, dan PBBKB mencapai Rp 321 miliar. Tapi, jika Dispenda keliru mencatat jumlah kendaraan, potensi pendapatan Dispenda seharusnya bisa dipatok jauh di atas target yang sekarang.

Sudono mengaku sudah pernah mengklarifikasi masalah itu kepada Kadispeda Sukardi. “Waktu itu, dia berdalih bahwa data Gaikindo merupakan akumulasi dari total kendaraan tanpa memperhitungkan adanya kendaraan yang rusak atau hancur,” katanya. “Saya bukannya menuduh Dispenda yang tidak-tidak. Tapi, perbedaan data itu patut disikapi,” ujar politisi asal PAN ini.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dispenda Ahmad Sukardi belum bisa dikonfirmasi. Dikonfirmasi berkali-kali hingga tadi malam, telepon selulernya tidak diaktifkan. (oni)

sumber:
pajak2000.Com

yang relevan:
Pajak Ditarik, Jalan Tetap Rusak

pelayanan satu pintu di Jembrana Desember 13, 2008

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Jembrana

Situasi sebelum inisiatif
Kondisi pemberian pelayanan pada masyarakat dan kalangan investor di Kabupaten Jembrana sebelum tahun 2003 dirasakan cukup memprihatinkan. Sistem pelayanan yang diberikan membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak luput dari praktek pungutan liar, sehingga menimbulkan kesan terjadinya diskriminasi pelayanan.

Banyaknya meja yang harus dilalui untuk proses satu perijinan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat dan kalangan investor. Hal ini pada akhirnya bermuara pada tidak adanya kepastian waktu dan biaya dalam penyelesaian pangurusan perijinan.

Selain itu, karena kurangnya sosialisasi pengurusan ijin masyarakat setempat kurang memahami prosedur pengajuan segala bentuk perijinan. Hal ini berdampak pada rendahnya pengurusan perijinan oleh masyarakat.

Akibatnya tingkat pencapaian potensi penerimaan Daerah dari sector pajak dan retribusi daerah menurun.

(lebih…)

layanan ijin investasi satu atap belum seluruh kabupaten Desember 13, 2008

Posted by witart in regulasi, tauladan.
Tags: , , , ,
add a comment

Layanan Ijin Investasi Satu Atap Belum Seluruh Kabupaten
Kamis, 20 April 2006 17:39

Kapanlagi.com – Pelayanan satu atap dalam perizinan investasi di tingkat kabupaten, saat ini sudah dilaksanakan tetapi belum menyeluruh.

“Memang belum seluruh kabupaten melaksanakan kebijakan tersebut, perlu proses bertahap,” kata Direktur Eksekutif Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI), Syarifuddin Lubis dalam Forum Perdagangan dan Investasi 2006 di Jakarta, Kamis.

Dalam kaitan itu, menurut Syarifuddin, BKKSI mengembangkan program yang bisa mengadopsi praktek-praktek kebijakan investasi terbaik di suatu kabupaten untuk kemudian disebarkan di kabupaten-kabupaten lainnya.

(lebih…)