jump to navigation

Rekening Liar Mulai Diselidiki Januari 21, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , ,
add a comment

Link : Rekening Liar

Rekening Liar Mulai Diselidiki
MA Klarifikasi ke KPK
Selasa, 20 Januari 2009 | 00:29 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi telah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan keberadaan rekening liar di sejumlah lembaga. Terkait penyelidikan ini, Senin (19/1), Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Nurhadi datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi.

”Semua rekening itu diselidiki. Akhir bulan ini mungkin sudah ada laporan perkembangan penyelidikan,” ungkap Ketua KPK Antasari Azhar, Senin (19/1) di Jakarta.

Untuk menyelidiki kasus ini, lanjut dia, KPK juga telah minta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat pergerakan uang yang ada di berbagai rekening itu, seperti dari mana asalnya dan digunakan untuk keperluan apa saja.

Rekening liar yang tengah diselidiki KPK ini berasal dari laporan Departemen Keuangan. Rekening itu paling banyak ada di MA, yakni sebanyak 102 rekening, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 66 rekening, Departemen Dalam Negeri (36 rekening), Departemen Pertanian (32 rekening), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (21 rekening), BP Migas (dua rekening), serta Departemen Sosial (satu rekening). Untuk rekening di Depsos, dari laporan Depkeu, saat ini sudah terklarifikasi.

Depkeu berharap pada Maret 2009 sudah dapat menerima laporan tentang perkembangan penyelidikan keberadaan rekening liar itu dari KPK. Jadi masalah ini dapat dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah yang akan dilakukan pada akhir bulan Maret (Kompas, 10/1).

Belum dapat dibuka

Dengan alasan masih penyelidikan, Antasari menyatakan, sampai sekarang hasilnya belum dapat dibuka untuk masyarakat luas. Namun, modus keberadaan dan penggunaan berbagai rekening itu diketahui relatif sama. ”Jika ditemukan unsur korupsi, KPK pasti akan turun tangan,” ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, terkait penyelidikan keberadaan rekening liar di MA, Senin, KPK sudah meminta klarifikasi dari Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi.

Di Gedung MA, Jakarta, Senin, Ketua MA Harifin A Tumpa menjelaskan, dari 102 rekening temuan Departemen Keuangan di lembaganya, sebanyak 100 rekening di antaranya ada di pengadilan negeri. Adapun dua rekening lain ada di MA, yaitu rekening biaya perkara dan rekening anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Harifin mengaku sudah memerintahkan pengadilan negeri yang memiliki rekening itu untuk segera membereskannya. Nantinya setiap pengadilan negeri hanya diperbolehkan memiliki dua rekening. (ANA/NWO)

sumber:
kompasCetak

deptan tertibkan rekening Liar Januari 13, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , ,
1 comment so far

Ternyata rekening liar itu memang benar-benar ada. Di Deptan, contohnya. Ada atau tidak yah, penunggunya ?

Padahal negeri ini perlu dana untuk riset pertanian, untuk penyediaan bibit tanaman, termasuk tanaman pangan, juga penyediaan bibit ternak..

Kenapa penyediaan bibit kita serahkan kepada pihak asing (import) ? Sementara ada dana, ternyata dikonsumsi untuk kebutuhan yang tidak jelas dan sulit dipertanggung jawabkan.

Coba bandingkan, betapa enaknya para oknum yang punya akses ke rekening liar, dibandingkan dengan pelaku-pelaku kunci dunia pertanian di negeri ini :

[1] akses pupuk untuk petani

[2] nasib penyuluh pertanian

sementara …

[3] good governance dianggap menjengkelkan

Deptan Tertibkan Rekening Liar
21 Rekening di Depnakertrans Milik YDTP : Selasa, 13 Januari 2009 | 01:06 WIB

Jakarta, Kompas – Dari hasil penelusuran ditemukan 32 rekening liar dengan dana ratusan miliar rupiah, yang terkait proyek-proyek di lingkungan Departemen Pertanian. Sebelumnya, Temuan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan ada 117 rekening liar di departemen itu.

Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (Deptan) Hasanuddin Ibrahim, Senin (12/1) di Jakarta, menegaskan, kini Deptan menertibkan 32 rekening tersebut, yang oleh Hasa- nuddin disebut rekening tidak tertib.

Menurut Hasanuddin, tidak mudah menelusuri keberadaan rekening itu. Tahun 2008 saja ada 3.040 satuan kerja (satker) terkait proyek Deptan. ”Apalagi kalau jumlah satker kerap berubah, terkadang mencapai 3.400 unit,” katanya.

Deptan menelusuri soal rekening liar sejak 27 Mei 2007. Namun, hingga kini belum bisa dihitung total dana dalam rekening-rekening liar itu.

Hasanuddin menjelaskan, dari 32 rekening liar, 10 rekening di antaranya dalam bentuk Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), program unggulan Deptan 2006.

Dari 10 rekening SP3, ada lima rekening penampungan di lima bank pelaksana, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jatim, dan Bank NTB.

Lima rekening lagi di bank yang sama adalah rekening penjaminan SP3. Lima rekening penampungan ditutup 30 Desember 2008. Rekening itu masuk program penertiban. Hingga Desember 2008, pengembalian dana SP3 ke Bendahara Umum Negara Rp 88,4 miliar.

”Sisanya, Rp 166 miliar, pengembaliannya tergantung pelunasan kredit petani. Kita akan minta pada Menteri Keuangan agar rekening penampungan dana SP3 tetap dibuka, sampai pengembalian kredit dari kreditor tuntas,” katanya.

Program SP3 dijalankan Deptan mulai 2007. Program ini dihentikan, dan diambil alih Departemen Keuangan, dilebur dalam program Kredit Usaha Rakyat.

Dikelola LRPI

Rekening liar lain, sebagian besar dikelola Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI). Lembaga ini dahulu dibentuk oleh sejumah perseroan terbatas sektor perkebunan, bukan lembaga Deptan.

Rekening liar di LRPI antara lain karena kepemilikan rekening tidak jelas, misalnya, rekening LRPI di Medan masih terdaftar, padahal pemiliknya atas nama Dr Chairil Anwar, sudah meninggal dunia.

”Atas perintah Menteri Pertanian, Inspektorat Jenderal bekerja mengaudit rekening di lingkup Deptan. Tidak hanya 32 rekening, tetapi semua disisir ulang,” kata Hasanuddin.

Dana YDTP

Sementara, Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dyah Paramawartiningsih menyatakan, sampai 2008 ditemukan 7.140 kesalahan administrasi dan 550 kesalahan keuangan senilai Rp 7,4 miliar di Depnakertrans. Sebanyak 2.955 kesalahan administrasi dan 299 kesalahan keuangan dengan nilai Rp 6 miliar belum ditindaklanjuti.

Depnakertrans juga melaporkan 21 rekening senilai Rp 139,4 miliar yang merupakan hak 135.797 pekerja. Dana ini dulu dikelola Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP Migas), yang dibentuk tahun 1989 oleh Menteri Te- naga Kerja Cosmas Batubara dan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita.

Setelah YDTP dibubarkan, dana dikelola Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Eks YDTP Migas karena 135.797 pekerja belum mengambil haknya.

Hasil pengembangan Rp 68,8 miliar di tujuh rekening disetor ke Bendahara Umum Negara, 9 Oktober 2008. ”Dana eks YDTP yang masih dikelola tim pelaksana Rp 70,5 miliar di 14 rekening, hak 135.797 pekerja dan usulan rencana biaya operasional,” katanya. (MAS/HAM)

sumber:
kompasCetak

Kronologi response pemerintah terhadap rekening liar… Januari 6, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , ,
add a comment

Link : Temuan rekening liar

Kronologi response pemerintah terhadap rekening liar…

Depkeu Minta KPK Telusuri Seluruh Rekening Liar
Selasa, 6 Januari 2009 | 20:44 WIB
JAKARTA, SELASA — Departemen Keuangan berharap Tim Pemeriksa Rekening Liar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya meneliti rekening yang sudah ditutup dan dananya tidak dilaporkan ke Kantor Kas Negara. Akan tetapi, justru memeriksa semua rekening liar yang telah dilaporkan kepadanya beberapa waktu lalu.

Dengan meneliti semua rekening yang dilaporkan Depkeu, diharapkan potensi dana yang ada di rekening tersebut dapat ditarik menjadi sumber penerimaan negara baru.
Telusuri seluruh rekening liar
Sofyan: Rekening Liar di BUMN Sudah Ditertibkan
Selasa, 30 Desember 2008 | 12:35 WIB
JAKARTA, SELASA — Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil membantah adanya rekening liar di Kementerian BUMN terkait temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang adanya menemukan tiga rekening liar di BUMN. “Masa sih. Saya tidak melihat ada rekening liar di BUMN,” kata Sofyan, di Jakarta, Selasa (30/12).
rekening liar bumn sudah ditertibkan ???
Petugas Penindakan KPK Masuk Tim Khusus Rekening Liar
PERSDA/BIAN HARNANSA : Jumat, 26 Desember 2008 | 13:33 WIB
JAKARTA, JUMAT — Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan petugas penindakan dalam tim khusus rekening liar. Ini memungkinkan penindakan secepatnya jika ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi.
petugas penindakan KPK
Telusuri Rekening Liar, KPK Bentuk Tim Khusus
PERSDA/BIAN HARNANSA : Selasa, 23 Desember 2008 | 16:36 WIB
JAKARTA, SELASA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk tim khusus untuk menelusuri rekening liar di setiap departemen pada awal 2009. Setiap departemen akan dipegang oleh dua hingga tiga orang pegawai KPK.
telusuri rekening liar (2)
Depkeu: Investigasi 260 Rekening Liar Departemen
Senin, 13 Oktober 2008 | 20:12 WIB
JAKARTA, SENIN- Departemen Keuangan akan meminta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit investigasi terhadap 260 rekening liar milik departemen dan kementerian serta lembaga yang hingga kini tidak jelas keberadaannya. Rekening-rekening liar itu juga mengindikasikan adanya penyimpangan. Total nilai rekening tersebut tercatat mencapai Rp 314,2 miliar.

Pada Februari tahun lalu, sudah diumumkan ke publik jumlah rekening yang masih diseleksi sebanyak 32.000 rekening. Namun, pada invetarisasi rekening lainnya, Agustus 2007, jumlah rekening yang harus diklarifikasi bertambah jumlahnya menjadi sekitar 34.000 rekening.
investigasi 260 rekening liar
Masih ada lagi ????
😦

temuan rekening liar mencapai Rp 20 triliun Januari 3, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : rekening Dephukkam

Temuan Rekening Liar Mencapai Rp 20 triliun
Jum’at, 15 Juni 2007 | 12:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Keuangan akhirnya melansir temuan rekening yang tidak dilaporkan atau liar versi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006. Jumlah rekening tersebut sebanyak 2.396 rekening senilai Rp 2,7 triliun. Total sejak 2004, jumlah rekening liar yang ditemukan sebanyak 5.591 rekening senilai Rp 20 trilun.

(lebih…)

rekening Dephukham dilaporkan Januari 3, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi, tauladan.
Tags: , , , ,
add a comment

Tematik : peran data dan informasi

PENERTIBAN ANGGARAN
Rekening Dephukham Dilaporkan
Sabtu, 3 Januari 2009 | 02:06 WIB

Jakarta, Kompas – Salah satu rekening Departemen Hukum dan HAM yang terkait Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa milik Hendra Rahardja dilaporkan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian, yang merangkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Laporan disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi di Departemen Keuangan, Rabu (31/12) lalu. Rekening yang dilaporkan merupakan salah satu contoh rekening yang ditutup Dephukham, tetapi baru sebagian kecil dananya yang disetorkan ke Kantor Kas Negara.

(lebih…)

menertibkan rekening liar Desember 25, 2008

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Melucuti dengan Tegas Semua Rekening Liar
Rabu, 24 Desember 2008 00:03 WIB

RUPANYA hebat benar sikap kepala batu banyak pejabat negara di negeri ini sehingga berani menolak membubarkan rekening liar. Itulah keras kepala yang menunjukkan perlawanan, tepatnya pembangkangan terhadap kemauan politik untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berulang kali mencanangkan agar rekening liar itu ditutup dan uangnya diserahkan ke kas negara. Menteri pun telah membentuk tim untuk menertibkan rekening liar itu.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pemegang rekening liar itu semakin keras kepala menolak menutup rekening liar yang dimilikinya. Banyak pejabat negara tetap bersikukuh mempertahankannya.

(lebih…)