jump to navigation

PAD pajak kendaraan berpotensi menguap Januari 31, 2009

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , , , ,
2 comments

PAD Pajak Kendaraan Berpotensi Menguap

Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia).

Data Versi Dispenda Dipertanyakan
Indo Pos, 28-November-2005

SURABAYA – Target pendapatan Dispenda dari sektor pajak kendaraan bermotor, tampaknya, perlu dipelototi lebih dalam. Sebab, kemarin terungkap bahwa database mengenai jumlah kendaraan yang dimiliki Dispenda jauh lebih sedikit dibandingkan data riil milik Gaikindo. Ada kesan, Dispenda sengaja mengecilkan jumlah kendaraan bermotor untuk mempermainkan target pendapatan pemprov.

Menurut data terakhir Gaikindo, (Indo Pos, 28-November-2005)

mobil penumpang 777.654 unit
mobil beban (pribadi) 395.616 unit
bus 19.983 unit
sepeda motor 4.200.149 unit

Nah, data Gaikindo itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan versi Dispenda. Menurut data Dispenda, jumlah total kendaraan roda empat dan dua di Jatim sebanyak 5.289.726 unit. Artinya, ada selisih sebesar 103.676 kendaraan.

Perbedaan data itu tentu saja memantik kecurigaan para anggota DPRD Jatim. Salah satunya adalah Sudono Syueb, anggota komisi C. “Saya juga tahu mengenai perbedaan data itu. Ini kan agak janggal. Data siapa yang benar?” ujarnya.

Warga Perum Bhayangkara tersebut mengaku akan memeriksa lagi data jumlah kendaraan versi Dispenda. Dia tidak ingin ada oknum pemprov yang sengaja memperkecil data kendaraan untuk memperbesar “ceperannya”.

Jika data Gaikindo ternyata valid, menurut Sudono, berarti potensi PAD pemprov yang menguap berkisar Rp Rp 250 miliar. Prediksi tersebut hanya mengambil dari selisih jumlah kendaraan roda empat yang mencapai 354.832 unit. “Sesuai hasil kunjungan ke Banten, Manado, dan beberapa daerah lain, potensi pendapatan untuk 100 ribu kendaraan biasanya dipatok Rp 100 miliar. Jadi, kalau selisihnya 300 ribu lebih, potensi PAD yang hilang bisa mencapai Rp 250 miliar,” paparnya.

Sekadar diketahui, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan sumber pendapatan utama pemprov. Tahun ini, PKB mampu menghasilkan fulus sebesar Rp 1 triliun, BBNKB Rp 1,097 triliun, dan PBBKB mencapai Rp 321 miliar. Tapi, jika Dispenda keliru mencatat jumlah kendaraan, potensi pendapatan Dispenda seharusnya bisa dipatok jauh di atas target yang sekarang.

Sudono mengaku sudah pernah mengklarifikasi masalah itu kepada Kadispeda Sukardi. “Waktu itu, dia berdalih bahwa data Gaikindo merupakan akumulasi dari total kendaraan tanpa memperhitungkan adanya kendaraan yang rusak atau hancur,” katanya. “Saya bukannya menuduh Dispenda yang tidak-tidak. Tapi, perbedaan data itu patut disikapi,” ujar politisi asal PAN ini.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dispenda Ahmad Sukardi belum bisa dikonfirmasi. Dikonfirmasi berkali-kali hingga tadi malam, telepon selulernya tidak diaktifkan. (oni)

sumber:
pajak2000.Com

yang relevan:
Pajak Ditarik, Jalan Tetap Rusak

Iklan

menertibkan rekening liar Desember 25, 2008

Posted by witart in contoh buruk, regulasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Melucuti dengan Tegas Semua Rekening Liar
Rabu, 24 Desember 2008 00:03 WIB

RUPANYA hebat benar sikap kepala batu banyak pejabat negara di negeri ini sehingga berani menolak membubarkan rekening liar. Itulah keras kepala yang menunjukkan perlawanan, tepatnya pembangkangan terhadap kemauan politik untuk menegakkan pemerintahan yang bersih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berulang kali mencanangkan agar rekening liar itu ditutup dan uangnya diserahkan ke kas negara. Menteri pun telah membentuk tim untuk menertibkan rekening liar itu.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pemegang rekening liar itu semakin keras kepala menolak menutup rekening liar yang dimilikinya. Banyak pejabat negara tetap bersikukuh mempertahankannya.

(lebih…)